Jakarta, Gatra.com – SAS Institute menilai penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena pemerintah mengalihakan subsidinya menjadi bantuan sosial langsung (BLT) sama sekali bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah.

“Tidak menyelesaikan masalah karena hanya menjadi 'pelipur lara' bagi rakyat kecil,” kata Dr. H. Sa’dullah Affandy, M.Ag.,M.Si., Direkstur Ekskutif SAS Institute di Jakarta, Senin (5/9).

Menurutnya, pencabutan subsidi BBM karena membebani dan tidak tepat sasaran merupakan alasan klasik pemerintah yang selalu diulang-ulang setiap kali akan mencabut subsidi BBM.

Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa PMII Gelar Aksi Teatrikal

Apapun alasannya, ujar Affandy, dampak paling besar ditanggung dan dirasakan masyarakat kecil. Karena itu, SAS Institute menyatakan sikap atas keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi.

Pertama, sebelum dan setelah menaikkan harga BBM, pemerintah harus mengkaji dan menghitung ulang dampak dan akibat kenaikan BBM bagi rakyat kecil dengan lebih memperhatikan dan meprioritaskan nasib mereka.

Menurutnya, dalam hal ini, yang harus dikedepankan adalah nasib dan kemaslahatan rakyat bukan elit. Sebagaimana kaidah fiqh tasharuful imam ala al-raiyyah manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

“Ke depan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: KERIS: Cepat Tanggulangi Dampak Kenaikan BBM agar Tak Seperti Sri Lanka

Kedua, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi minyak dan gas (migas) nasional agar mengurangi impor minyak dan bisa menjadi negara pengekspor minyak.

“Hal tersebut juga dibarengi dengan ikhitiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan,” kata Affandy.

Ketiga, sebagai perusahaan milik pemerintah, Pertamina harus segera berbenah diri menjadi perusahaan profesional dan terbebas dari intervensi elit politik (oligarki politik).