Jakarta, Gatra.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas) di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

HMI cabang se-Jakarta menyatakan seharusnya pemerintah menunda kenaikan harga BBM bersubsidi untuk memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut HMI, kalaupun terpaksa melakukan penyesuaian harga, seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi terlalu besar.

Kenaikkan harga BBM bersubsidi, tulis HMI cabang se-Jakarta, menyebabkan gangguan dalam proses kegiatan perekonomian seperti driver ojek online, UMKM, petani hinggan nelayan.

Ketua Umum HMI MPO Jakarta Selatan, Redza Sutiara Akbar menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin sebagai pemimpin zalim. Ia mengatakan taqline pemimpin zalim dilontarkan HMI cabang se-Jakarta sebagai ungkapan kekecewaan atas keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ekonomi masyarakat belum seutuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.

"Menurut saya, dalam Islam pemimpin yang tidak mensejahterakan masyarakat dan umat maka itu pantas kami sebut sebagai pemimpin zalim," ujar Redza kepada wartawaan saat aksi unjuk rasa.

Adapun Redza melontarkan tiga tuntutan HMI cabang se-Jakarta untuk Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Tiga tuntutan itu antara lain, mendesak Jokowi segera menurunkan kembali harga BBM bersubsidi; mendesak Jokowi agar segera mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Dalam aksi hari ini, HMI MPO cabang se-Jakarta juga mengancam akan menggelar aksi dengan masa lebih besar jika Presiden Jokowi tidak mengindahkan tiga tuntutan HMI.

"Karena ini bukan keluhan HMI MPO se-Jakarta, tetapi ini keluhan masyarakat seluruh Indonesia saat ini," tandas Handi Muharram, Ketua Umum HMI cabang Jakarta Barat.

Adapun pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9) lalu, untuk jenis Pertalite (Rp10.000/liter), Pertamax (Rp14.500/liter) dan Solar (Rp6.800/liter).