Jakarta, Gatra.com – Juru Kampanye Trend Asia, Meike Inda Erlina, mengatakan bahwa kombinasi penggunaan biomassa dan batubara (co-firing biomassa) untuk bahan bakar PLTU menambah emisi.

Meike dalam keterangan pers diterima pada Sabtu (3/9), menyampaikan, ini merupakan hasil riset yang dilakukan pihaknya untuk menguji program co-firing biomass di 52 lokasi PLTU di Indonesia yang digulirkan pemerintah dan perusahaan listrik pelat merah.

Menurutnya, sesuai hasil riset Trend Asia, terdapat banyak risiko yang harus ditanggung warga, lingkungan, dan iklim dari program co-firing tersebut. Progam ini membutuhkan lahan seluas 2,33 juta hektare atau 35 kali luas daratan DKI Jakarta untuk membangun Hutan Tanaman Energi? (HTE) dan rantai pasok biomassa akan menambah emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26,48 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) per tahun.

Hasil riset tersebut membantah klaim pemerintah dan perusahaan setrum pelat merah bahwa penggunaan bahan baku campuran biomassa dalam program co-firing di PLTU rendah emisi dan mengurangi ketergantungan terhadap batubara.

Meike menyebut, perusahaan listrik pelat merah mengklaim bahwa co-firing biomassa rendah emisi, bahan baku mudah didapatkan, dan tidak perlu membangun pembangkit baru karena bisa menggunakan PLTU-PLTU yang masih beroperasi.

Baca Juga: Siapkan KTT G20, PLTU Paiton Sukses Terapkan Co-Firing 6 Persen

“Riset ini menelaah secara kritis pilihan penerapkan praktik co-firing biomassa di Indonesia, dengan memetakan berbagai dokumen resmi pemerintah dan badan usaha,” ujarnya.

Temuan riset diterbitkan secara berseri. Pertama, “Adu Klaim Menurunkan Emisi” yang memproyeksikan potensi emisi karbon dalam praktik co-firing biomassa, terutama pelet kayu (wood pellet) di Indonesia.

Co-firing biomassa adalah metode pencampuran batubara dengan biomassa yang berasal dari berbagai bahan baku, seperti pelet kayu, pelet sampah, serbuk kayu, cangkang sawit, serbuk gergaji, dan sekam padi. Skenario yang diuji dalam riset untuk co-firing ini yakni skala 5% biomassa (95% batubara) hingga 10% biomassa (90% batubara).

“Temuan riset kami mengungkap, praktik co-firing biomassa pelet kayu yang di-supply dengan skema HTE ini sangat berisiko dalam proses rantai pasok,” ujarnya.

Menurutnya, potensi deforestasi yang terkait erat dalam peningkatan emisi gas rumah kaca dan juga akan memperpanjang umur PLTU tua yang seharusnya sudah pensiun, seperti PLTU Suralaya dan PLTU Paiton.

Hingga Mei 2022, sebanyak 32 PLTU telah menerapkan co-firing biomassa. Targetnya terus bertambah hingga 35 PLTU hingga akhir tahun ini. Tidak hanya itu, perusahaan listrik pelat merah juga menargetkan implementasi co-firing biomassa di 52 lokasi atau 107 unit PLTU di seluruh Indonesia hingga 2025.

Tim peneliti Trend Asia, Mumu Muhadjir, menyampaikan, dengan asumsi praktik co-firing biomassa pelet kayu sebesar 10%, maka kebutuhan biomassa untuk 107 PLTU yang berkapasitas total 18,8 GW akan mencapai 10,23 juta ton per tahun.

“Dari perhitungan kami, estimasi kebutuhan lahan HTE itu paling sedikit 2,33 juta hektare atau 35 kali luas daratan DKI Jakarta. Membangun HTE yang ekstensif berpotensi menimbulkan deforestasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan hutan tanaman industri (HTI) selama ini menunjukkan kecenderungan itu. Merujuk data MapBiomas Indonesia, 38% lahan dari total tutupan HTI tahun 2019 berasal dari pembukaan hutan alam.

“Dari pemodelan matematika, co-firing 10% biomassa di 107 unit PLTU berpotensi menghasilkan total emisi hingga 26,48 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) per tahun,” katanya.

Mumu melanjutkan, emisi itu muncul mulai dari deforestasi, pengelolaan HTE hingga produksi pelet kayu. Alih-alih berkurang, pencampuran biomassa-batubara ini akan menambah emisi dari PLTU yang dalam RUPTL 2021–2030 diproyeksikan terus naik menjadi 298,9 juta ton CO2e pada 2030.

Temuan lainnya, kata dia, co-firing biomassa tidak mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan batubara PLTU. Data Statistik PLN (2021) menunjukkan, penggunaan biomassa 282.628 ton, naik signifikan dari 9.731 ton pada 2020.

Pada saat yang sama, kata Mumu, penggunaan batubara juga naik menjadi 68,47 juta ton dari 66,68 juta ton pada 2020. “Bahan bakar substitusi justru menjadi komplementer,” ujarnya.

Meike menambahkan, narasi yang berkembang terkait porsi pencampuran biomassa dengan batubara mengenyampingkan fakta masih tingginya kebutuhan batubara di program co-firing ini.

“Kesannya karena praktik ini mengurangi porsi penggunaan batubara di PLTU, jadi co-firing ini lebih bersih, rendah emisi. Padahal, porsi biomassa yang dicampur hanya berjumlah kecil, 1 sampai 10%,sementara 90-an persennya tetap bersumber dari batubara,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Susun Skema Matikan PLTU dan Kompensasinya

Mieke menambahkan, para ilmuwan iklim dunia sudah mengingatkan negara-negara untuk tetap membiarkan batubara di dalam tanah dan segera berhenti menggunakan PLTU batubara agar tidak memperparah kondisi krisis iklim.

Manager Advokasi WALHI Jawa Barat (Jabar), Wahyudin Iwang, mengatakan, klaim rendah emisi dari campuran biomassa di PLTU tidak akan bisa memulihkan kerusakan lahan pertanian dan kesehatan warga yang telah terjadi. Pencemaran udara adalah faktor risiko yang memperburuk kesehatan kelompok usia rentan.

Menurutnya, riset WALHI Jabar sejak tahun 2017 terkait operasional PLTU di Indramayu mengungkap bahwa sebagian besar anak usia 2–7 tahun terpapar infeksi pernafasan akut atau (ISPA). Laporan keluhan itu meningkat jika dihitung sejak PLTU itu dibangun, yakni 2011 hingga sekarang.

“Pencampuran bahan baku batubara dengan biomassa serbuk kayu yang telah dilakukan di PLTU itu hanya akan memperparah polusi udara,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa kini asap yang keluar dari cerobong pembangkit tersebut justru terlihat semakin pekat. “Tak terbayangkan oleh kami, bagaimana semakin terancamnya paru-paru anak-anak di sekitar pembangkit itu,” ujarnya. Terkait ini, Gatra.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait.