Denpasar, Gatra.com – Dengan target iklim global di bawah Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB yang kurang dari satu dekade, dunia memasuki periode di mana aksi nyata harus dilakukan. Cuaca panas yang ekstrem, banjir, turunnya kualitas udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah bukti nyata perubahan iklim. Karena itu, tindakan cepat tanggap untuk menciptakan transformasi sangat penting, termasuk transisi energi.

Pembahasan komitmen dan inovasi Indonesia dalam aksi iklim tersebut dibahas dalam forum Tri Hita Karana (THK) Climate Road to G20 High Level Dialogue bertajuk “Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans” yang diadakan pada Kamis, 1 September 2022. Acara ini digagas oleh B20, KADIN, United in Diversity Foundation, SDSN, ICC, dan Global Blended Finance Taskforce.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Iklim Sekretaris John Kerry; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan; Ketua B20 Indonesia 2022 dan Komite Pengarah THK Shinta Kamdani; serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid serta pembicara penting lainnya.

Pemimpin Eksekutif Forum THK, Tantowi Yahya mengungkapkan fakta meningkatnya tantangan perubahan iklim dalam orasi pembukaannya. “Ada konsensus ilmiah yang luar biasa bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca terjadi karena aktivitas manusia. Jika kita tidak mengatasi perubahan iklim, hal-hal yang sangat buruk akan terjadi,” kata Tantowi.

Sekretaris John Kerry menyatakan, pasar transisi energi adalah pasar terbesar yang ada di dunia. Kebijakan transisi energi menurutnya bukan hal yang mengkhawatirkan. Ini era di mana masyarakat dunia menyambut baik pasar transisi energi seiring revolusi industri 4.0.

“Hal ini juga merupakan kesempatan terbaik yang pernah kita miliki sejak era revolusi industri untuk berinvestasi dan berinovasi. Saya sangat senang berada di Bali dan bekerja bersama Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih, baik di sini maupun di seluruh dunia,” tutur John Kerry.

Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam hal konsumsi energi karena didorong oleh pembangunan ekonomi yang kuat, urbanisasi yang meningkat, dan pertumbuhan penduduk yang stabil. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya memiliki tugas menyusun jalur transisi menuju sistem energi yang bisa melindungi kekayaan alam Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui udara yang lebih bersih dan kesehatan yang lebih baik.

“Peluang untuk melakukan perubahan transformasi dalam bauran energi Indonesia tersebut terdapat pada pada sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan,” ujar Luhut.

“Target kami adalah memiliki energi baru dan terbarukan sebesar 21 gigawatt pada 2030. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan peta jalan untuk membangun industri tersebut,” ia menambahkan.

Indonesia sedang menempuh satu jalur yaitu meningkatkan pangsa energi terbarukan sesuai dengan target pemerintah, dan jalur kedua untuk mengembangkan rencana nasional yakni berupaya menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, terutama batu bara di tahun-tahun mendatang.

Karena itu, Indonesia membutuhkan teknologi dan investasi untuk energi terbarukan dan penyederhanaan regulasi terkait lingkungan untuk bisa mewujudkan cita-cita energi terbarukan tersebut. Indonesia juga sedang mengembangkan pendekatan blended finance untuk bahan bakar fosil yang akan ditiadakan. “Kami mencari cara untuk melembagakan proses transfer teknologi dan pembiayaan agar kedua hal tersebut dapat berlanjut dari waktu ke waktu,” ucap LBP.

Terkait blended finance, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemitraan nasional dan global untuk menginisiasi solusi blended finance. Kemitraan tersebut akan berinvestasi dengan berdasarkan nilai dari Tri Hita Karana yang digagas oleh Presiden RI, Joko Widodo. Di kesempatan yang sama, Ketua B20 Indonesia 2022 dan Steering Committee THK, Shinta Kamdani menyatakan, pihaknya antusias melanjutkan dukungan untuk program pembiayaan iklim.

Shinta menjelaskan, saat ini, rata-rata investasi untuk energi bersih adalah US$9 miliar per tahun dan diperkirakan akan terus tumbuh menjadi US$16 miiar, seiring meningkatnya permintaan terhadap energi. “BCG memperkirakan investasi sebesar US$2,1 triliun diperlukan untuk mencapai target 1,5 derajat celcius. Artinya, kita memerlukan setidaknya US$2 triliun untuk menutupi kesenjangan pembiayaan tersebut,” kata Shinta,

Di skala yang lebih besar, KADIN sebagai penyelenggara B20 di Indonesia telah meluncurkan KADIN Net Zero Hub sebagai kerangka fasilitasi jejaring yang bisa memetakan dan menghubungkan perusahaan di Indonesia dengan mitra yang tepat, termasuk investor dan pihak keuangan agar dapat melakukan transformasi menuju net zero.

“KADIN juga telah meluncurkan program legasi B20, yaitu Global Blended Finance Alliance. Program ini dirancang sebagai platform berjejaring dan mencocokkan pemilil proyek dengan pihak keuangan yang potensial, sekaligus memberdayakan mereka dengan pengetahuan seputar keuangan agar layak mendapatkan pendanaan,” tutur Arsjad Rasjid.

Hingga saat ini, B20 telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan satgasnya dan telah membuat rekomendasi kebijakan dan program green legacy. Indonesia mengambil kepemimpinan untuk mempercepat transisi ke sistem energi terbarukan dan memastikan lautan dan tata guna lahan beralih ke sumber makanan, keanekaragaman hayati, pekerjaan, dan ketahanan fisik yang regeneratif.