Jakarta, Gatra.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia menilai kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah rakyat miskin.

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi," ujar Syaikhu di Jakarta, Kamis (1/9).

Presiden PKS berharap pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia memandang bahwa rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemerintah.

Syaikhu menyebut masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih selepas pandemi akan sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

“Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," tegasnya.

Menurut Syaikhu, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam kategori rentan miskin. 

“Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi tambah miskin,” ujarnya.

Syaikhu menambahkan, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan.

Syaikhu menyebut, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan kian terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Namun ironisnya, pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi. 

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," tegas Syaikhu.

Pada kesempatan itu, Syaikhu turut menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" ujarnya.

Syaikhu menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Syaikhu juga menyinggung pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena subsidi BBM. Menurut Syaikhu, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.

“Terlebih Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, Pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.” tegasnya.