Jakarta, Gatra.com - Memasuki semester II tahun 2022, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cenderung masih rendah di bawah 50 persen.

Adapun realisasi pagu anggaran PUPR hingga 23 Agustus 2022 sebesar Rp47,79 persen atau baru mencapai 41,07 persen dari total anggaran sebesar Rp116,37 triliun.

"Realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR per 23 Agustus 2022 adalah sebesar Rp47,79 triliun atau sebesar 41,07 persen dari total anggaran (Rp116,37 triliun) dengan progres fisik sebesar 46,94 persen," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Senin (29/8).

Adapun realisasi belanja infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam realisasi belanja infrastruktur, Basuki berkomitmen menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk menjaga roda ekonomi nasional. PUPR targetkan 90 persen pengadaan barang dan jasa dari pagu anggaran difokuskan pada penggunaan produk dan jasa dalam negeri.

"Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 triliun atau sebesar 42,99% dari target Rp103,78 triliun," ungkap Basuki.

Basuki akan melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat / warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi , antara lain P3TGAI, OP Irigasi dan Rawa, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas, Sanimas, KOTAKU, PISEW, Sanitasi Ponpes/Lembaga Keagamaan dan rumah swadaya.

"Alokasi Program Padat Karya Tunai (PKT) di 2022 sebesar Rp14,35 triliun dengan progres sebesar Rp7,83 triliun (54,6%) dan serapan tenaga kerja 340.199 orang atau sebesar 47,76 persen dari total target serapan 712 ribu orang pekerja," terang Basuki.