Sleman, Gatra.com – Dalam seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan demokrasi Indonesia belum substantif, sehingga tidak bisa menangkal korupsi yang tumbuh subur.

Di forum yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan demokrasi di Indonesia harus tetap ada dan harus diperkuat untuk memastikan supayabdemokrasi memberi manfaat ke masyarakat.

Hari ini, Sabtu (27/8), kedua menteri itu hadir dan berbicara di seminar nasional ‘Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan dan Agenda Aksi’. Turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

“Meluasnya korupsi sekarang ini seperti zaman KKN dulu sebelum Reformasi. Hukum sekarang tidak mampu mengimbangi perkembangan oligarki, mafia tanah, mafia peradilan, dan mafia perbankan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci.

Menurut Mahfud, belum tegaknya hukum menjadi penyebab maraknya korupsi. Padahal sebelumnya demokrasi dalam politik Indonesia dianggap sebagai upaya menangkal praktik korupsi.

“Indonesia memang sudah berdemokrasi sejak 1998. Tapi korupsinya kok tumbuh subur. Ini berbeda dengan teori-teori,” katanya.

Meski demikian, Mahfud menyatakan praktik berdemokrasi di Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam hal kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu, serta adanya lembaga penyelenggara pemilu yang independen.

“Tapi demokrasi di Indonesia masih belum substantif. Demokrasi kita sekarang sudah ini berjalan dengan kemajuan-kemajuan signifikan, tapi juga ada kemunduran sehingga tidak melahirkan demokrasi substantif,” terangnya.

Akibatnya, lahir demokrasi yang tidak berkualitas. Demokrasi itu lahir dalam formalitas proses pengambilan keputusan oleh lembaga resmi yang dipilih rakyat tetapi malah merugikan rakyat.

Lewat materi ‘Perkembangan Demokrasi Dunia: Perspektif Perbandingan (Lesson Learned Indonesia)’, Menlu Retno menyatakan demokrasi secara global mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Namun, merujuk Democracy Perception Index, 84 persen responden global tetap memilih sistem demokrasi untuk negaranya.

“Mengonsolidasikan demokrasi bukan merupakan tugas yang mudah. Ada banyak tantangan untuk menangkal kemunduran demokrasi di samping ada beberapa persoalan lain yang harus diatasi seperti kebebasan media, supremasi hukum, dan diskriminasi terhadap imigran,” jelasnya.

Meski demikian, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara demokratis dan berhasil mengatasi pandemi bahkan mendapat apresiasi dari pemimpin-pemimpin dunia. Karena itu, Indonesia harus mempertahankan demokrasi yang selama ini telah memberikan banyak manfaat.

“Demokrasi memang bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju sebuah tujuan. Nasib demokrasi bergantung pada sejauh mana demokrasi memberikan manfaat bagi masyarakat. Karenanya tidak ada pilihan lain selain terus memperkuat demokrasi dan memastikan demokrasi dinikmati secara merata,” paparnya.

Retno mengatakan dari sisi kualitas, demokrasi Indonesia mengalami kenaikan 12 peringkat dari posisi 64 ke posisi 52.