Jakarta, Gatra.com –  Semenjak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019 mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, pro dan kontra masih terdengar hingga saat ini. Termasuk juga dari kalangan mahasiswa, seperti dari Universitas Mulawarman yang tidak setuju jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan akan menimbulkan masalah yang sama dengan DKI Jakarta.

“Berbicara tentang kemacetan kemudian kepadatan penduduk, daya dukung lahan bahkan ancaman potensi konflik yang sering terjadi di Ibu Kota Negara. Tapi jangan sampai karena alasan banjir kemudian kepadatan penduduk dan lain sebagainya, ini hanya memindahkan permasalahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur,” ucap Ikzan Nopardi, perwakilan mahasiswa Universitas Mulawarman.

Lebih lanjut Yohana Tiko, WALHI Kalimantan Timur, mengungkapkan jika rencana pemindahan ini hanya akan memperparah kondisi krisis development  Kalimantan Timur. Hal ini dilihat banyaknya invetasi ekstraktif dari sektor kayu, sektor pertambangan, dan kelapa sawit. Sementara itu ia merasa jika pemindahan Ibu Kota oleh Pemerintah itu hanya diambil secara sepihak.

“Keputusan pemindahan itu cuma sepihak tanpa partisipasi publik. Berikut juga dengan undang-undangnya. Publik itu dilibatkan kemudian, bukan di awal atau persiapan pemindahan. Dari segi pemilihan lokasi juga tidak ada dasar yang jelas atau memang tidak berangkat dari sense of crisis dari Kalimantan Timur,”

Hal ini merujuk pada informasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bambang Brodjonegoro, Ketua Tim Penasihat Transisi IKN Nusantara, mengatakan jika pemindahan Ibu Kota Negara ini bukanlah sesuatu yang baru. Dan terdapat pula tantangan yang sudah dihadapi DKI Jakarta selama menjadi Ibu Kota.

“Karena Jakarta itu sudah luas cakupannya tidak hanya di bawah adminitrasi Pemprov DKI Jakarta tapi sudah menjadi Jabodetabek. Dan kotribusi PDRB Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek itu mencapai 25%. Jadi seperempat ekonomi di Indonesia itu ada di Jakarta dan sekitarnya yang wilayahnya itu sangat kecil kalau kita bandingkan dengan wilayah Indonesia," kata Bambang.

Nah karena beban Jakarta yang begitu berat ditambah dengan kondisi alam yang kurang menguntungkan. DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari banjir rob, banjir yang datangnya dari laut. Belum lagi kemacetan, intrupsi air laut yang diperkirakan sudah mencapai Jakarta Pusat." Tentunya untuk mengurangi beban tersebut, salah satunya adalah kita mengusulkan pemindahan Ibu Kota,” ujar Bambang.

Nurul Ichwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, memberikan beberapa alasan mengapa Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan salah satunya agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Lalu, Pemerintah pun turut memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Timur.

“Saya melihat kita punya concern yang sama dan perhatian yang sama bahwa ketika kita membangun Indonesia itu untuk kesejahteraan Indonesia juga khususnya untuk masyarakat sekitar. Kami bahkan sudah menetapkan bagi yang ingin berinvestasi di kawasan di Ibu Kota Negara, maka mereka diwajibkan untuk melibatkan masyarakat sekitar dan juga usaha kecil menengah. Bukan hanya dalam proses konstruksi tetapi dalam kegiatan produksinya pun mereka harus dilibatkan. Sehingga ini menjadi kesempatan bagi- orang-orang yang kehilangan pekerjaan, maka mereka bisa mendapatkan kompensasi,” ucap  Nurul Ichwan pada saat acara Diskusi Publik dan Audiensi Policy Brief melalui daring, Rabu (24/8).

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa meskipun pada rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur memberikan segudang positif bagi masyarakat pada bidang pembangunan dan pendidikan. Namun perlu diingatkan pula untuk tetap melihat dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Acara yang diselenggarakan oleh BEM UI yang berjudul “Diskusi Publik dan Audiensi Policy Brief: #PindahIbuKotaUntukSiapa : Mengulas Megaproyek Ibu Kota” menghadirkan beberapa narasumber yaitu Bambang Brodjonegoro, Ketua Tim Penasihat Transisi IKN Nusantara, Yohana Tiko, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur, Ikzan Nopardi, Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Mulawarman, Nurul Ichwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, beserta para mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Indonesia.