Kupang, Gatra.com- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan salah satu nilai lebih dari para penjabat Kepala Daerah yang memungkinkan mereka bisa bekerja dengan baik adalah bahwa para penjabat tidak memiliki beban politik. Ini karena mereka bukan kader politik, sehingga bisa merangkul semua pihak.

“Penjabat Kepala Daerah tidak adanya biaya politik dalam proses penunjukan. Ini menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi karena alasan mengembalikan ongkos politik selama pilkada. Karena itu saya ingatkan agar jangan korupsi dan kena OTT,” kata Muhammad Tito Karnavian Karnavian ketika acara Sosialisasi Penilaian Penjabat Kepala Daerah ( 24/8 ) secara virtual yang dihadiri 66 penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.

Termasuk Penjabat Wali Kota Kupang, George Melkianus Hadjoh hadir secara virtual. Kepada para penjabat Tito berpesan untuk menjaga amanah dan memanfaatkan momentum ini untuk berbuat baik dan menanam pahala sebanyak-banyaknya. “Karena itu saya peringatan agar para penjabat lebih hati-hati dan jangan sampai terlibat kasus korupsi atau kena operasi tangkap tangan (OTT),” pesan Tito.

Menurutnya Tito jika sampai terjadi, maka bukan hanya oknum penjabat yang disalahkan, tapi juga sistem ikut disalahkan, dalam hal ini Presiden dan Mendagri yang telah menunjuk mereka menjadi penjabat.

“Karena itu akan dilakukan evaluasi secara rutin minimal 3 bulan sekali agar para penjabat bisa bekerja secara baik dan berprestasi serta bebas dari masalah,” kata Tito.

Para penjabat lanjut Tito diminta untuk membuat laporan pelaksanaan tugas selama 3 bulan yang akan menjadi bahan untuk evaluasi. “Pertanggungjawaban dari Penjabat Gubernur akan disampaikan ke Presiden melalui Mendagri. Sedangkan pertanggungjawaban dari Bupati/Wali Kota akan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur," katanya .

Mendagri Tito juga menekankan pentingnya menyusun konsep planing kegiatan selama setahun ke depan. “ Beberapa hal perlu mendapat atensi khusus seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelaksanaan pelayanan publik,” kata Tito.

Kunci kesuksesan menurutnya adalah menguasai teritorial atau mengerti detail masalah yang ada pada daerah masing-masing. “Untuk itu sebagai Penjabat harus turun lapangan menemui para tokoh, membangun komunikasi yang baik dan rajin mendengar aspirasi masyarakat. Bila perlu membuka hari khusus untuk dialog dengan warga serta bertemu dengan kelompok marginal,” kata Tito.

Para Penjabat juga diminta Tito untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam program-program yang populer dan strategis, serta memberi perhatian serius pada lanju inflasi dengan memonitor kenaikan harga pasar. “Mimpi saya rekan-rekan penjabat punya kinerja yang lebih baik dari pada kepala daerah produk pilkada. “ Karena hasil evaluasi pelaksanaan tugas penjabat akan menentukan sistem politik Indonesia ke depan, terutama kebijakan tentang pilkada di masa mendatang,” ujarnya.

Usai arahan Mendagri dilanjutkan dengan sosialisasi tentang evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas penjabat Kepala Daerah oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. Dalam sosialisasi tersebut dia menjelaskan tentang pokok-pokok penilaian penjabat kepala daerah dengan menjabarkan sejumlah indikator baik dari aspek pemerintahan maupun aspek pembangunan.