Jakarta, Gatra.com - Sejumlah elit Partai Politik saling beranjangsana, meski beberapa koalisi sudah terbentuk. Koalisi di Indonesia begitu cair, dengan parpol yang berpikiran pragmatis.

“Parpol di Indonesia pragmatis iya, karena mereka melihat ikatan-ikatan itu ya dibuat cair saja, memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain,” kata Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana pada Selasa (23/8/222). Adapun koalisi yang sudah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Gerindra-PKB, juga poros Nasdem-PKS-Demokrat.

“Memang demikian adanya, bahwa sampai saat ini, detik ini, belum ada kesepakatan yang jelas soal koalisi. Dalam bahasa mudahnya, masih saling lirik melirik, masih tahap awal, belum ada yang mengikat satu sama lain, meski secara formal mereka bilang, KIB ada, nasdem-pks-demokrat, belum ada pengantinnya belum ada,” jelas Aditya.

Meski telah bergabung dengan sebuah Koalisi maupun merapat pada poros tertentu, Parpol masih terus menjajaki peluang sehingga bisa saja nantinya ada perubahan.

Sementara itu Parpol sedang lirik melirik, lembaga survei memasangkan sejumlah nama elit sebagai eksperimen. “Eksperimen itu dalam konteks menggalang dukungan, atau memastikan bahwa si A cocok dengan si B atau B cocok dengan yang lain. Mungkin bisa terjadi atau tidak,” jelasnya.

Dengan nama-nama yang beredar ini bisa menjadi panduan atau bahkan nilai tawar bagi elit tersebut dan parpolnya. “Pada dasarnya parpol belum punya satu kesamaan dan ideologis untuk memudahkan mereka untuk melekat satu sama lain, jadi masih sangat cair,“ tandas Aditya.

Dia menduga, Parpol maupun koalisinya masih akan menahan diri untuk mengumumkan capres dan cawapres mereka. Baru pada awal tahun depan, akan terang benderang kemana arah dan pilihan mereka.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indo Strategic) A. Khoirul Umam mengemukakan sejumlah analisis terkait kabar bergabungnya partai dalam gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurutnya, wacana tentang rencana masuknya partai politik lain ke KIB masih sebatas wacana. Kabar itu memang santer sejak bulan lalu, namun hingga pertemuan KIB di Jawa Timur minggu lalu, hal itu belum terbukti.

"Hal itu mengindikasikan, partai-partai masih belum yakin dan butuh menimbang ulang keputusan untuk bergabung dengan KIB," ujarnya.

Jika nantinya akan ada partai lain dalam gerbong KIB, maka KIB akan mendapati sejumlah keuntungan yakni memperbesar peluang memenangkan Pilpres 2024.

"Plus minus koalisi besar memang terletak pada potensi kemungkinan menangnya yang lebih besar dan dukungan parlemen yang kuat saat nanti di pemerintahan," tambahnya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP.

Meski demikian, menurut Umam, koalisi besar tidak menjamin penuh kemenangan. Sejarah Pilpres 2004 dan 2014 telah membuktikan. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didukung koalisi kecil pada Pilpres 2004. "Begitu pula Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014. Keduanya menang berkat popularitas dan elektabilitas," beber Umam.