Jambi, Gatra com- Mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode, Usman Ermulan mengatakan tingginya Inflasi di Provinsi Jambi perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan.

"Langkah-langkah harus diambil, saran dan strategi dari pimpinan daerah," ujar Usman kepada Gatra.com, Minggu malam (21/8).

Menurut Usman, Inflasi terjadi karena permintaan terhadap barang atau jasa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaannya. Juga disebabkan bertambahnya dana yang beredar. Jika jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar, maka harga barang juga menjadi lebih mahal.

"Batasan inflasi hanya 3,3 persen. Ini menjadi salah satu tanggung jawab para ekonom yang berada di Jambi bersama Bank Indonesia dan Pemda. Sekarang dimana posisi ISEI cabang Jambi. Inflasi sudah mencapai 8,5 persen lebih," jelas Usman.

Bekas Anggota DPR RI tiga periode Komisi Keuangan dan Perbankan ini kembali mengingatkan, Inflasi cukup membahayakan bagi kondisi perekonomian, Al Haris selaku Gubernur Jambi harus membuat kebijakan untuk mengatasi inflasi.

"Sebenarnya masalah ini sangat sederhana permasalahannya. Hanya cukup dengan hukum demand atau permintaan dan suplay atau penawaran. Bila permintaan tinggi tapi penawarannya kurang, maka terjadilah inflasi," sebut Usman.

Al Haris diminta harus menjaga itu, mengawasi jangan sampai penawaran barang sedikit. Mesti seimbang antara hukum penawaran dan permintaan.

"Cari dimana kendalanya kenapa kebutuhan barang terhambat atau kurang banyak masuknya ke daerah terutama bahan pangan. 

Al Haris harus peka terhadap lingkungannya. Jika terjadi hambatan dalam suplay barang cari masalahnya, segera cari solusinya agar kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak terhambat," ucap Usman.

Seperti diketahui, dari 37 provinsi di Indonesia, Jambi mencatatkan Inflasi yang paling tinggi mencapai 8,55 persen. "Jambi hati-hati," kata Presiden Joko Widodo.

Terpisah, Gubernur Jambi Al Haris menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi Inflasi. Seperti kejangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan memperkuat koordinasi TPID pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi secara berkala.

"Ini warning bagi kita, kita harus stabilkan harga, daya beli masyarakat terjangkau dan barangnya ada, alur distribusi jelas tidak ada yang macet," ujarnya.

Untuk mengontrolnya, Al Haris menginstruksikan wali kota/bupati se Provinsi Jambi melihat peluang distribusi pangan ke masing-masing wilayah. Kemudian saling koordinasi waktu tanam. Sehingga nantinya stok bahan pangan dapat saling mengisi antar kabupaten/kota.

"Perlu diperhatikan, kabupaten sini tanam, kota sini jadwal panen harus saling isi agar kebutuhan pasar terpenuhi. Kalau produksi pangan lokalnya minim cari distribusi dari luar Provinsi Jambi yang kira-kira mereka produksi pangan berlimpah," katanya.

Kebutuhan cabai misalnya, bisa diperoleh dari Bengkulu atau Sumatera Barat. Tapi dengan catatan, pemerintah harus menggerakkan potensi lokal terlebih dahulu.

Koordinasi pangan antara daerah ini sangatlah penting demi mengatasi Inflasi. Al Haris juga meminta pelaku usaha di Jambi maupun luar Provinsi Jambi dalam pengendalian harga bahan pangan. "Harus saling dukung," jelasnya.

Meski Jambi mengalami Inflasi, namun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II tahun 2022 tertinggi di Pulau Sumatera, mencapai sebesar 5,41 persen.

Capaian mengungguli provinsi-provinsi besar lain. Lampung 5,22 persen, Bangka Beliting 5,21 persen, Sumatera Selatan 5,18 persen, Sumatera Barat 5,08 persen, Kepulauan Riau 5,01 persen.

Kemudian Riau 4,88 persen, Bengkulu 4,76 persen, Sumatera Utara 4,70 persen, dan Aceh sebagai pertumbuhan terendah, 4,36 persen.

Dilansir dari situs BPS Jambi, perekonomian Provinsi Jambi triwulan II-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp69,23 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp40,45 triliun.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,77 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,47 persen. 

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 85,03 persen.

Ekonomi Jambi triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,41 persen (y-on-y).  Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,45 persen. 

Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,88 persen. Ekonomi Jambi semester I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen (c-to-c) dibandingkan semester I-2021. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 21,91 persen. Sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,00 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II-2022 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 30,53 persen terhadap PDRB. Pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,54 persen.

Pertumbuhan yang cukup signifikan ini tentunya tidak lepas dari ikhtiar yang dilakukan kepemimpinan Al Haris - Abdullah Sani, bersama segenap masyarakat Provinsi Jambi. 

Sudah sepatutnya untuk mendapat apresiasi tinggi. Lantaran dampak positif yang dihasilkan mulai dinikmati langsung oleh masyarakat.  Bukan hanya itu, karena pasangan ini situasi politik Jambi terjaga dengan kondusif. Membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan tenteram.

"Walau mengalami inflasi namun Jambi tetap menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera," ujar Al Haris.