Beijing, Gatra.com - Pakar perbudakan PBB dalam sebuah laporan yang dirilis minggu ini menyimpulkan, “Masuk akal”  bahwa telah terjadi kerja paksa anggota kelompok minoritas di wilayah Xinjiang barat, China. 

Kesimpulan itu memicu tanggapan keras dari Beijing, sebagaimana di kutip Reuters, Kamis (18/8).

“Temuan itu berdasarkan penilaian independen atas informasi yang tersedia," kata Pelapor Khusus PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata, dalam sebuah laporan yang ia bagikan melalui akun Twitter-nya pada Selasa lalu.

"Pelapor Khusus menganggap masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa di antara masyarakat di Uyghur, Kazakh, dan etnis minoritas lainnya di sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur telah terjadi di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di China," katanya.

China menolak semua tuduhan pelecehan terhadap Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Laporan tersebut, tertanggal 19 Juli, dan tersedia untuk umum di perpustakaan dokumen PBB.

Dua sistem mandat negara yang berbeda ada di Xinjiang, disebutkan bahwa: Sistem pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kejuruan, di mana minoritas "ditahan dan dikenai" penempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan melalui sistem transfer tenaga kerja yang melibatkan pekerja pedesaan.

“Meskipun program-program ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi minoritas dan meningkatkan pendapatan mereka, seperti yang diklaim oleh pemerintah, Pelapor Khusus menganggap bahwa indikator kerja paksa yang menunjuk pada sifat kerja paksa, yang diberikan oleh masyarakat yang terkena dampak telah hadir dalam banyak kasus,” kata laporan setebal 20 halaman.

Laporan itu juga mencakup isu-isu dan keprihatinan kontemporer terkait perbudakan di negara-negara lain.

Kementerian luar negeri China pada hari Rabu kembali mengulangi penyangkalan Beijing jika pernah ada kerja paksa di Xinjiang dan membela catatan China dalam melindungi hak-hak pekerja, sangat mengkritik temuan laporan tersebut.

"Seorang pelapor khusus memilih untuk percaya pada kebohongan dan disinformasi tentang Xinjiang yang disebarkan oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya serta pasukan anti-China," kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin, dalam pengarahan harian di Beijing.

Laporan Obokata terpisah dari laporan yang sangat ditunggu-tunggu tentang hak asasi manusia di Xinjiang, yang disiapkan oleh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet. Telah berjanji untuk menerbitkannya sebelum meninggalkan kantor pada akhir bulan ini.

Reuters melaporkan bulan lalu bahwa China telah berusaha untuk menghentikan formulir Bachelet yang merilis laporannya, sebagaimana dikutip surat China yang ditinjau oleh Reuters dan diplomat yang menerimanya.