Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan mencapai Rp2.230 triliun atau turun 5,9 persen dari outlook 2022 sebesar Rp2.370 triliun.

“Belanja pemerintah pusat Rp2.230 untuk di mana Rp993 triliun adalah belanja K/L dan Rp1.236 triliun belanja non-K/L,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2023, Selasa (16/8).

Belanja pemerintah tahun depan, Menkeu melanjutkan, salah satunya terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang berjumlah Rp993,2 triliun. Angka itu mengalami penurunan dibandingkan outlook tahun ini, yakni Rp1.032,5 triliun.

Kendati demikian, Menkeu menyebut angka tersebut tergolong tinggi karena tidak memuat alokasi untuk dana penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Angkanya Rp 993 triliun tanpa ada COVID lagi, tanpa ada Program Pemulihan Ekonomi (PEN), naik sangat tajam dari Rp764 triliun, yang di luar COVID dan PEN," ujarnya.

Menkeu menekankan, belanja K/L tahun depan akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas.

Kemudian, Belanja pemerintah juga terdiri dari belanja non-K/L yang mencapai Rp1.236,9 triliun. Besaran tersebut yang mengalami penyusutan dibanding tahun ini yang mencapai Rp1.337,5 triliun.

Adapun belanja non-K/L, Menkeu menyebut, akan digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi global seiring APBN menjadi shock absorber dalam melindungi masyarakat.