Home Politik PATEN, Visi Misi KIB Diumumkan di Surabaya

PATEN, Visi Misi KIB Diumumkan di Surabaya

Surabaya, Gatra.com -- Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar pertemuan di Shangri La Hotel, Surabaya, untuk memaparkan visi dan misi. Acara yang digelar pada Ahad (14/08) siang itu dihadiri oleh ketua umum masing-masing partai yang tergabung: Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Acara didahului oleh diskusi dan pemaparan ahli yang merupakan rektor dari berbagai universitas. Pertemuan itu dihadiri oleh ratusan pengurus dari masing-masing partai. Sebelumnya ketiga ketua umum partai telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Rabu (10/8) lalu.

Masing-masing ketua umum saling menguatkan terkait KIB yang ingin memulai kontestasi politik dengan ide dan gagasan. Menurut mereka sudah bukan waktunya lagi untuk berpolitik golongan. Politik ide dan gagasan menjadi fokus yang akan dijalankan oleh KIB menjelang Pemilu 2024.

“Kita boleh bertengkar tapi bertengkar pikiran, bertengkar ide dan gagasan. Jangan bertengkar terkait identitas seperti suku, agama dan seterusnya. Oleh karena itu kami menyampaikan gagasan itu tentu terbuka untuk masukan dari berbagai kalangan,” ujar Ketum PAN Zulkifli Hasan.

KIB optimis bahwa Indonesia dapat bertransformasi dari Negara berpenghasilan menengah menjadi Negara maju dengan penghasilan yang tinggi. Mereka menyebut bahwa kunci dari transformasi itu berada pada percepatan atau akselerasi transformasi ekonomi. Berlandaskan hal itu, KIB memberi nama program unggulan mereka sebagai PATEN yang merupakan akronim dari Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional.

“Program utamanya adalah Paten atau yang memiliki kepanjangan Program Akselerasi transformasi ekonkmi nasional. Untuk melaksanakan program itu kita tidak boleh berpikir business as usual atau bapak presiden biasanya menyebutnya sebagai berpikir out of the box,” jelas Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

PATEN mencakup tujuh inisiatif utama yaitu percepatan perbaikan dan transformasi kesejahteraan rakyat, pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, pemerataan akeses pendidikan dan pelatihan, ketahanan sistem keuangan, ketahanan NKRI, transformasi kelembagaan dan birokrasi, serta kepemimpinan dan hubungan internasional yang berwibawa.

Dalam pertemuan itu, masing-masing ketua partai menjelaskan terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Airlangga menjelaskan terkait kebutuhan Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi, Zulkifli menuturkan berbagai masalah terkait dengan energy dan pangan, sedang Suharso menekankan pentingnya untuk bersiap menyambut bonus demografi bagi masyarakat Indonesia.

“KIB kita bentuk bukan hanya untuk bersatu, tapi KIB juga kita bentuk untuk menang. Mengapa? Sebab kita tak mau menjadi generasi yang durhakan pada zamannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kerdil di zaman yang besar. Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi,” ujar Ketum PPP Suharso Monoarfa dalam pidatonya.

Dalam masalah energi, Zulkifli menyatakan bahwa KIB mengusulkan bahwa agar subsidi energy beralih dari berbasis komoditas ke subsidi langusung. Hal itu menurutnya agar pemberian subsidi bisa tepat sasaran dan menjadi subsidi yang berkeadilan.

“Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin. Menurut BPS, ada 26 juta orang yang kira-kira memiliki kebutuhan untuk atau memiliki dua kendaraan bermotor dan listrik 900watt. Dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu, kisarannya antara 500-900 ribu perbulan, kita hanya akan menanggung 15 triliun per bulan atau sekitar 180 triliun per tahun,” jelas Zulkifli.

Ia juga mengajak partai yang tergabung dalam KIB untuk melakukan transformasi dan evaluasi terhadap sistem demogkrasi di Indonesia. “Kita harus mengakhiri politik identitas agar kita bisa lebih maju sebagai bangsa. Oleh karena itu lahirlah KIB yang berfokus dengan tujuannya yaitu politik gagasan. Selain itu, kita juga mengajak untuk evaluasi sistem demokrasi kita yang sekarang ini kalau kita lihat menjadi demokrasi transaksional,” ujarnya.

125