Tanjung Selor, Gatra.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dan Kemenko Marves terus berkoordinasi seputar pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Saat ini, proses pembangunan terus menunjukkan hasil. 

Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menuturkan, Kemenko Marves dan Pemprov Kaltara tengah melakukan serangkaian pembahasan.  Terutama mengenai perizinan yang telah dipenuhi Pemprov Kaltara. 

Selain memberikan kemudahan perizinan, Pemprov Kaltara juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berkala oleh perangkat daerah di Kaltara yang dimulai dari 1 Agustus hingga akhir Desember 2022. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Kemenko Marves dan beberapa kementerian terkait.

Bahkan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan meninjau langsung perkembangan KIHI. Jajaran menteri juga direncanakan mengunjungi Kaltara pada Oktober untuk melihat progress pembangunan yang cepat dan dapat dijadikan acuan pembangunan di daerah lainnya. 

“Saya sampaikan ke Pak Luhut, jika kita di jajaran Pemprov Kaltara juga rutin menggelar monev. Ini sebagai bentuk dukungan penuh kita mengawal proses percepatan KIHI,” ujar Gubernur Kaltara. 

Zainal meminta Kemenko Marves agar membantu penanganan jalan yang berada di luar kewenangan Pemprov dan menjadi ranah Kementerian. 

Seperti diketahui, beberapa proses di antaranya land clearing yang dilakukan oleh PT KIPI sudah mencapai 30 hektare. PT KIPI telah melengkapi dokumen masterplan yang terdiri dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Amdal, analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

Kemudian, pembangunan Pelabuhan Khusus (Pelsus) yang panjangnya sekitar 1 kilometer dari lokasi groundbreaking yang dilaksanakan pada akhir 2021 lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Helmy mengatakan, pembangunan gedung pengelola dan infrastruktur dasar ditargetkan selesai pada Maret 2023.