Jakarta, Gatra.com – Iklim menjadi salah satu permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, anomali cuaca dengan peristiwa iklim ekstrim, termasuk naiknya permukaan air laut, menjadi contoh nyata bahwa bumi semakin panas. 

Hal ini akan merembet ketersediaan bahan pangan, bencana alam, serta ketersediaan air yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod, menyatakan bahwa upaya kolaborasi bukan hanya di tingkat pusat, melainkan melibatkan dukungan sub-nasional. 

Hal ini dilakukan agar pengurangan emisi karbon bisa terwujud. Pada tingkat provinsi sendiri, salah satu yang difokuskan di Riau yaitu mengenai rehabilitasi mangrove dan hutan gambut.

“Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 871/VII/2021 tentang Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau, Keputusan Gubernur Nomor 803/IV/2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan EKosistem Gambut Provinsi Riau Tahun 2021-2050, serta pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) pada 26 Juli lalu,” katanya dalam diskusi secara daring Forest Digest dan Yayasan Madani pada Kamis (11/8).

Selain itu, Riau juga telah membentuk tim khusus dalam mewujudkan FOLU Net Sink. Namun, perwujudannya tidak terjadi begitu saja. 

Murod menjabarkan bahwa tantangan pengimplementasiannya ada di berbagai bidang mulai dari kelembagaan, lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Senada dengan Murod, Bupati Kabupaten Sanggau, Paolus Hadi menjelaskan bahwa permasalahan penerapannya masih menghadapi banyak tantangan.

“Kami akui sinkronisasi dan kolaborasi program bersama mitra pembangunan masiih lemah. Ekspansi dan konversi lahan masih marak terjadi. Selain itu, ada keterbatasan sarana prasarana, personel dan pembiayaan di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Meskipun, Kabupaten Sanggau merumuskan konsep Kabupaten Hijau sebagai upaya mendukung FOLU Net Sink 2030. Perlindungan dan perhatian terhadap desa dan masyarakat adat menjadi contohnya. Di Sanggau, sudah 8 desa adat tercatat dan dua diantaranya sudah disetujui kementerian. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat juga berperan dalam menjaga hutan.

“Kita memastikan orang yang tinggal di hutan juga jaga hutan. (lebih bagus) kalau ada reward. Belum ada reward untuk yang jaga hutan. Kenapa begitu? Karena saya meyakini semakin ada reward, maka semakin baik kerja,” ucapnya.

Indonesia berkomitmen untuk melakukan aksi mitigasi dan perubahan iklim dengan cara menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2030 sebesar 29%. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan Forest And Other Land Use (FOLU) Net Sink. 

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya. Upaya ini berusaha dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah dan masyarakat.