Solo, Gatra.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas kementerian terkait destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas untuk menampung aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo.

Hal ini disampaikan oleh Sandiaga saat berkunjung ke kegiatan kolaborasi pentahelix Kemenparekraf dalam rangka mewujudkan tempat wisata aman, nyaman, dan menyenangkan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/8). Ia mengatakan bahwa untuk kepentingan Taman Nasional Komodo, semua pihak harus bergandengan tangan.

”Narasi yang dibangun pemerintah adalah destinasi super prioritas Labuan Bajo agar bisa dikenal di seluruh dunia. Itu pentingnya sosialisasi dan edukasi untuk membuat narasi terkait Taman Nasional Komodo ini menjadi baik,” katanya.

Untuk itu, pemerintah membuka ruang diskusi untuk mencari solusi agar pariwisata di Labuan Bajo dan seluruh daerah di Indonesia bisa membuka peluang kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam bingkai kelestarian lingkungan.

”Upaya konservasi ini akan kita jaga. Kami terus monitor dan memantau. Tim task force yang menampung dan memantau seluruh aspirasi masyarakat. Kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, hingga lintas kementerian, lembaga dan stake holder,” katanya.

Sandi juga akan memantau adakah penurunan kunjungan di Taman Nasional Komodo atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. ”Ini yang terus kami upayakan. Kami akan berikan masukan juga ke Bapak Presiden untuk tentunya memastikan kebijakan ini kebijakan yang adil dan memberi peluang upaya konservasi dan membangkitkan ekonomi masyarakat,” katanya

Sebelumnya muncul penolakan dari warga sekitar Taman Nasional Komodo karena pemerintah menaikkan tarif biaya masuk ke Taman Nasional Komodo dari Rp200 ribu menjadi Rp3,5 juta.Tarif tersebut berlaku untuk satu tahun, tetapi belum termasuk fasilitas sewa kapal dan akomodasi. Kenaikan tarif ini disebut untuk membatasi pengunjung dan melindungi komodo dari kepunahan.