Jakarta, Gatra.com - Urgensi pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara tengah menjadi sorotan. Menipisnya stok batu bara di dalam negeri dan naiknya harga komoditas tersebut di tingkat global membuat pemerintah dipandang perlu segera membentuk BLU Batu Bara guna menjamin ketersediaan pasokan domestik.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Muhammad Arif menegaskan, disparitas harga yang terjadi belakangan ini menyebabkan pasokan batu bara PT PLN (Persero) tersendat. Sebab, sebagian besar penambang batu bara lebih memilih ekspor.

“Kami mendukung Pemerintah untuk segera meresmikan BLU agar jadi solusi disparitas harga,” ujar Arif pada Diskusi Publik BLU Batu Bara, Kamis (4/8).

Untuk diketahui, harga batu bara di pasar Ice Newcastle pada Selasa (2/8) berada di US$ 388 per ton. Sedangkan harga batu bara untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton.

“Tingginya harga batu bara dunia tentu membuat penambang lebih memilih ekspor. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang bisa menjembatani agar tidak terjadi disparitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study, Marwan Batubara menjelaskan, melalui mekanisme BLU, nantinya PLN tetap akan membayar pada dasar indeks harga US$70 per ton, kemudian selisih dengan harga pasar akan dibayarkan melalui skema gotong royong dalam BLU.

“Pemasok batu bara PLN akan menagihkan pembayaran dalam dua invoice, yaitu sebesar perhitungan atas US$70 per ton ditagihkan ke PLN, selebihnya selisih ditagihkan ke BLU,” ungkapnya.

BLU Batu Bara akan menarik iuran dari para penambang berdasarkan setiap transaksi penjualan setelah harga dilepas pada mekanisme pasar. Selanjutnya, iuran itu dialihkan guna menambal harga yang dibayarkan PLN dari patokan US$70 per ton.