Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Arief Poyuono mendorong pemerintah untuk membebaskan pungutan ekspor CPO dan menurunkan bea ekspor untuk mengangkat harga TBS (Tandan Buah Segar).

Pasalnya kata dia walaupun sudah dilakukan penghapusan sementara tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya hingga 31 Agustus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022 yang mengatur perubahan tarif pungutan ekspor terhadap seluruh produk kelapa sawit dan turunannya.

"Pemerintah menggratiskan pungutan tersebut hingga akhir Agustus 2022 tidak akan cukup menaikan harga TBS petani selama keran ekspor masih macet," ujar Arief Poyuono, Senin (1/8/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Ia menyebutkan apalagi stok CPO nasional sebesar 8,1 juta tersebut tidak normal. Sebab, pada kondisi biasanya, stok minyak sawit Indonesia rata-rata 3 juta ton. Hal inilah yang membuat harga minyak sawit anjlok belakangan ini.

Bahkan, musim puncak panen sawit telah berjalan sejak Juli dan akan terus berjalan hingga Januari mendatang. Artinya pengusaha membutuhkan tempat penampungan lebih banyak untuk menyerap TBS.

"Bila tidak, pengusaha tidak akan dapat menyerap TBS petani yang berlanjut terhadap tertahan rendahnya harga TBS," kata Arief.

Stok CPO yang melimpah tersebut akibat dampak dari berubah-ubahnya kebijakan pemerintah terhadap industri minyak sawit, khususnya dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng.

“Dengan banyaknya kebijakan pemerintah dalam enam bulan terakhir membuat stok minyak sawit nasional melimpah. Biasanya 3 juta ton sekarang pada Juli 8,1 juta ton. Ini yang membuat harga minyak sawit internasional turun," bebernya.

Menurut dia, angka ini mencapai di ambang batas yang tak bisa bergerak, overstock, mencapai 8,1 juta ton agar segera dikeluarkan. Jika tidak maka harga TBS petani tidak akan meningkat secara signifikan bisa naik ke Rp 1.600 per kilogram sesuai rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pasalnya dampak ke petani akan sulit untuk bisa mengcover biaya yang harus dikeluarkan petani plasma sawit khususnya seperti biaya pupuk, biaya perawatan serta pembayaran kredit di bank.

Dengan skema Domestik Market Obligation (DMO) dan Persetujuan Ekspor (PE), ia memprediksi volume ekspor CPO pada Juli dan Agustus hanya bisa tercapai di angka 1,89 juta ton dan 1,9 juta ton.

“Artinya, stok yang 8,1 juta ton di awal Juli 2022 ini, dalam 2 bulan ini baru bisa berkurang ke level 3,31 juta ton di akhir Agustus 2022,” kata Arief.

Karena itu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia Mendesak agar DPR juga ikut mendesak pemerintah untuk memperjuangkan nasib para petani sawit agar harga TBS bisa mencapai harga diatas Rp 1.600 per kilogram.

"Pemerintah perlu melakukan kebijakan sebagai berikut, pertama, relaksasi ekspor untuk 6 bulan ke depan hingga akhir tahu agar volume ekspor minyak sawit bisa mencapai 4 juta ton, minimal mulai Agustus," kata dia.

Selain itu, model DMO untuk sementara dibatalkan bila harga CPO di pasar lokal masih berada dibawah Rp 9.500 per kilogram tanpa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut dia, hal tersebut bakal memberikan jaminan harga minyak goreng curah lokal bisa di level Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

Penerapan tarif potongan BPDPKS di level 0 persen mulai 15 Juli 2022 agar diberlakukan selamanya karena penyaluran dana hasil pengumpulan pungutan EKSPOR CPO selama ini salah penggunaannya dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, ketentuan Pasal 9 menentukan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana perkebunan dan bukan untuk subsidi industri biodiesel milik oligarki industri sawit.

"Selain itu bea keluar juga diberi relaksasi dengan diskon dari posisi sekarang sebesar 50 persen mulai Agustus sampai desember 2022 agar bisa memberikan dampak pada naiknya harga TBS," imbuhnya.

Saat pasar ekspor terbuka baik, dan hasil kunjungan Presiden Jokowi dari RRC membawa kabar terbaru China akan menambah kebutuhan 1 juta ton, karena itu perlu di dorong ekspor CPO sebesar mungkin.

Birokrasi yang panjang dalam aturan DMO menjadi salah satu penyebab buyer CPO internasional ragu untuk berbisnis dengan industri sawit domestik, karena itu DMO harus ditiadakan

Berikut harga TBS yang akan terjadi jika keadaan seperti ini Setelah 1 September 2022, maka pungutan ekspor (PE) berlaku lagi yang lebih besar dari sebelumnya.

Seandai nya harga CPO Rotterdam US$ 1.500/ T ke atas, maka berlaku pajak/pungutan ekspor progresif sebagai berikut:

Untuk Bea Keluar (BK) = US$ 288/ T (19,2%).

Kedua, dengan Pungutan Ekspor (PE) = US$ 240/ T (16%)

Ketiga, apabila DMO- DPO/ FO masih berlaku, maka kena FO = US$ 200/ T (13,3%).

Total pajak dan pungutan ekspor sebesar US$ 728/ T (48,5%). Diketahui bahwa harga CPO Rotterdam tanggal 29 Juli 2022 lalu US$ 1.060/ T.

Seandainya pada 1 September 2022 harga CPO nya sama dengan tanggal tersebut, maka berapa bakal harga CPO nya bersih yang diterima eksportir dengan patokan harga CPO Rotterdam US$ 1.060/ T. Maka beban biaya ekspornya sesuai pajak/ pungutan ekspor progresif adalah:

1. BK = US$ 148/ T (13,96%).

2. PE = US$ 105/ T (9,9%).

3. FO = US$ 200/mt (18,9%).

Total beban biaya ekspor US$ 453/mt atau sebesar 42,7% dari harga CPO. Di tambah biaya operasional ekspor CPO US$ 65/ Ton. Jadi total biaya yg dikeluarkan eksportir untuk ekspor CPO sebesar US$ 518/ T.

Sehingga menjadi US$ 1.060 - US$ 518 = US$ 542/ T. Dengan asumsi kurs dolar Rp 15.000/ US$ maka US$ 542 x Rp 15.000 = Rp 8.130.000/ ton CPO, atau Rp 8.130/ kg. Itulah kemudian harga CPO yang diterima bersih eksportir CPO.

Seandainya eksportir CPO ngambil untung CPO per kg nya Rp 1.000 saja. Berarti eksportir beli CPO di dalam negeri hanya Rp 7.130/ kg dari PKS maka dikurangi PPN 11% (Rp 784,3/ kg), berarti harga CPO bersih yg diterima PKS adalah : Rp 7.130 - rp 784,3 = Rp 6.345,7/ kg.

Dengan PKS jual CPO Rp 6.345,7/ kg, kalau PKS nya jujur dengan dikalikan 20 persen saja, maka harga TBS sawitnya di beli PKS Rp 1.269,14/ kg. Kalau PKS nya tidak jujur, entah bakal beli TBS nya dengan harga berapa nantinya.

Sedangkan harga pokok produksi (HPP) sawit saat ini minimal Rp 1.800/ kg - Rp 2.000/ kg. Karena lonjakan harga pupuk dan herbisida yang sangat tinggi saat ini.

"Kalau pajak dan pungutan ekspor CPO nya tidak dihapus atau dikurangi secara signifikan, maka tetap petani sawit akan mengalami rugi besar dalam usaha taninya," tutup Arief.