Banjarbaru, Gatra.com - Puluhan massa mendesak Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor untuk segera mencopot Muhammadun sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Desakan itu disampaikan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Kalsel yang menggelar aksi demo di halaman Kantor Setdaprov Kalsel di Kota Banjarbaru, Senin (25/7).

Koordinator aksi, Aliansyah dalam orasinya mengatakan, Muhammadun sebagai Kadisdikbud Kalsel selalu bikin kegaduhan dengan melontarkan statement-statement yang tidak pantas dilakukan seorang kepala dinas.

"Kepala Dinas Pendidikan itu berbeda dengan kepala dinas lain. Apa yang dia sampaikan akan digugu dan ditiru oleh guru, kepala sekolah dan siswa," ujarnya.

Yang paling bikin heboh, beber Aliansyah, Madun--sapaan akrab Muhammadun, mendoakan para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK untuk bisa nambah istri dalam group WhatsApp kepala sekolah.

"Ini sama sekali tidak mendidik. Tidak mudah bagi ASN untuk nambah istri, semua ada aturannya, termasuk harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama," pekik Aliansyah dengan lantang.

Selain soal doa nambah istri, Madun juga disorot soal pengangkatan kepala sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB yang diduga melanggar aturan.

"Gubernur tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi karena akan menjadi bumerang dan merugikan bagi pemerintahan Paman Birin. Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga," tegas pria yang akrab disapa Bang Ali itu.

Ali bahkan menduga, Madun dalam proses seleksi jabatan tidak lolos secara administrasi, namun terus dipaksakan karena dekat dengan gubernur.

"Sekali lagi kami tegaskan, segera copot Madun sebagai Kadisdikbud Kalsel. Kami berharap demo cukup satu kali. Namun kami ingatkan, apabila tuntutan tidak digubris, kami akan turun dengan massa ribuan orang terdiri dari guru, kepala sekolah dan mahasiswa untuk mendesak gubernur mencopot Madun," tegas Aliasyah seraya mengutip pepatah orang Banjar 'baik mambuang hintalu tambuk sabigi daripada tambuk sakataraan'.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kalsel, Husnul Khatimah yang menemui pendemo, berjanji akan menyampaikan semua aspirasi ke Gubernur Sahbirin Noor.

"Akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Kita akan melihat, mengevaluasi kembali karena namanya pemerintahan itu ada prosedur, nanti kita juga melihat pembuktiannya," ujarnya.

Husnul menyebut, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat dibutuhkan dalam pemerintahan.

Dalam menyikapi "tingkah polah" Madun, Pemprov berjanji akan membentuk tim guna melihat kebijakan yang dibuat Kadisdikbud Kalsel dan akan dilakukan evaluasi oleh gubernur. "Kami akan bentuk tim. Paman Birin sangat memperhatikan sekali terkait pendidikan di Kalsel, jadi kita tunggu apa hasil evaluasi. Saya yakin pak Madun sudah dipanggil Paman. Secara obyektif saya menilai kinerja pak Madun baik, namun secara subjektif saya tidak terlalu dekat," ujarnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Syamsir Rahman yang juga ikut menemui pendemo mengatakan, proses seleksi pejabat eselon II sudah dilakukan secara benar dan transparan.

"Pak Madun telah mengikuti proses seleksi tahap demi tahap dan dia yang terbaik diantara tiga nama yang direkomendasikan oleh Komisi ASN," ujarnya.

Gatra.com sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada Kadisdikbud Kalsel, Muhammadun melalui sambungan telepon. Namun sampai berita ini diterbitkan belum membuahkan hasil.