Jakarta, Gatra.com - Tidak bisa dipungkiri saat ini internet menjadi kebutuhan dasar, termasuk anak-anak. Laporan Survei Internet Indonesia yang disusun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) per 2021-2022(Q1), menunjukkan tingkat penetrasi internet pada anak usia 5-12 tahun mencapai 62.43%, sedangkan pada anak usia 13-18 penetrasi internetnya sebesar 99,16%. Sebanyak 90,61% anak usia 13-18 tahun tersebut mengakses internet melalui gawai.

Bagi siswa, internet memang sangat menunjang kegiatan belajar, terutama di masa pandemi. Beragam manfaat mulai dari sarana komunikasi hingga mendapatkan informasi. Namun sisi lain dari penggunaan internet bagi anak usia sekolah adalah fenomena perundungan di dunia maya (cyberbullying) yang kian marak.

Menurut hasil penelitian Center For Digital Society (CfDS) per Agustus 2021 bertajuk Teenager-Related Cyberbullying Case In Indonesia yang dilakukan kepada 3077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 dari 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian terkait cyberbullying tersebut menyebutkan sebanyak 1895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku. Cyberbullying platform sosial media yang jamak digunakan WhatsApp, Instagram dan Facebook. Adapun perilaku cyberbullying yang paling sering dilakukan adalah kekerasan siber (harassment), pencemaran nama baik (denigration) serta pengucilan (exclusion).

Dari sisi dampak, menurut UNICEF, cyberbullying akan mempengaruhi tiga aspek yakni mental, emosional dan fisik. Secara mental, siswa yang mengalami cyberbullying akan merasa kesal, malu, bodoh bahkan marah. Dari aspek emosional, korban cyberbullying akan kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Untuk aspek fisik, dampak yang paling dirasakan korban cyberbullying adalah lelah (kurang tidur), sakit perut dan sakit kepala. Dalam kasus yang ekstrim, cyberbullying bahkan bisa memicu seseorang menjadi depresi hingga melakukan bunuh diri.

Sadar akan potensi cyberbullying menjadi bom waktu, KGSB (Komunitas Guru Satkaara Berbagi) mengadakan Webinar Mencegah Tindakan Cyberbullying pada Siswa, Sabtu 23 Juli 2022 yang diikuti oleh para tenaga pendidik anggota KGSB. Dalam webinar ini, KGSB dan RGBK menggandeng APJII dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera untuk menggali masalah cyberbullying dari perspektif yang berbeda. Kepedulian KGSB terhadap perlindungan siswa dari cyberbullying ini juga sejalan dengan tema penyelenggaraan Hari Anak Nasional, 23 Juli 2022 yakni “Anak Terlindungi, Indonesia Maju.”

Diikuti oleh ratusan guru dan pengajar dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi di Indonesia serta Timor Leste, webinar ini menghadirkan narasumber yaitu Sekretaris Jenderal APJII, Zulfadly Syam, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Plt. Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017-2021, Asfinawati serta Founder Rumah Guru BK dan Widyaiswara Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat Kemdikbud Ristek RI, Ana Susanti, M.Pd. CEP, CHt.

Founder KGSB, Ruth Andriani mengatakan cyberbullying merupakan sisi lain dari internet yang melewati batas. Oleh sebab itu fenomena ini perlu disikapi oleh semua pihak dengan baik terlebih guru dan tenaga pendidik sebagai support system siswa. “Webinar membahas dari sisi hukum dan bagaimana berperilaku bijak dalam berinternet sebagai upaya preventif dari cyberbullying pada siswa. Semoga melalui pembekalan ini para guru dapat lebih memahami dan memberikan respon yang tepat terhadap tindak cyberbullying di lingkungan sekolah. Mari kita bersama -sama berperan aktif dalam memutus mata rantai perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perudungan dalam bentuk apapun” ujar Ruth.

Founder Rumah Guru BK, Ana Susanti, mengungkapkan seiring perkembangan zaman, cyberbullying merupakan perkembangan dari traditional bullying. “Bedanya pada cyberbullying terjadi dimana saja, khususnya online dan kapan saja, pelaku anonim dan lebih sulit teridentifikasi. Namun semua anak yang terpapar cyberbullying dapat menderita. Baik itu korban, pelaku dan orang yang menyaksikan,” papar Ana.

Lebih lanjut lagi, Sekjen APJII , Zulfadly Syam dalam paparannya menyebutkan ada enam hal yang menjadi penyebab maraknya cyberbullying yakni moral sebatas offline, buta perlindungan data pribadi, internet hanya ranah hiburan, community development rendah, law enforcement dan eksploitasi simbol. Untuk itu, ia menitikberatkan sosialisasi etika berinternet dan bersosial media dengan bijak. Perlunya sekolah meningkatkan literasi mengenai cyberbullying dan mengarahkan anak- anak memanfaatkan internet untuk hal yang produktif dan positif karena kita tidak bisa menahan laju perkembangan teknologi yang cepat dan massif.

“B-I-J-A-K; B adalah menggunakan Bahasa yang baik. I merupakan penggambaran Ikon emosi, J adalah Jangan sharing sebelum disaring. A diwujudkan dengan Atur data pribadi serta K adalah Kuatkan pasword supaya tidak mudah diretas orang lain,” ujar Zulfadly.

Sementara Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Plt. Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati menjelaskan perihal regulasi hukum, beberapa undang-undang terkait cyberbullying yakni UU ITE pasal 27 (1), pasal 27(3), pasal 29, pasal 28 (2) serta pasal 14 UU TPKS. Perlu kehati-hatian dan tinjauan lebih lanjut dalam penggunaan regulasi-regulasi tersebut. Namun ia menekankan sanksi hukum yang diterapkan kepada pelaku cyberbullying merupakan solusi terakhir dari berbagai upaya penyelesaian.

Adapun upaya pencegahan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah adalah dengan penyebaran kesadaran kepada murid terkait cyberbullying, tidak melakukan viktimisasi serta menjadikan cyberbullying dan dampaknya sebagai topik pelajaran yang relevan di sekolah.

“Pada dasarnya, anak adalah anak. Sebagai pendidik kita perlu lebih bersikap terbuka terhadap apa yang kita tidak tahu (internet). Memberikan contoh menghargai sesama manusia dengan dekat dan menjadi teman bagi siswa. Dalam banyak kasus cyberbullying, yang menyelamatkan siswa bukanlah hukum atau pendisiplinan melainkan respon dari lingkungan terdekat termasuk guru,” tuturnya lagi.