Jakarta, Gatra.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Pol. Fredy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri pada Senin malam (18/7). Penonaktifan tersebut terkait penembakan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat oleh Bharada E.

Untuk membuka tabir misteri kasus tersebut, Sigit telah membentuk Tim Kusus (Timsus). Tim ini mengedepankan pendekatan penyelidikan kejahatan secara ilmiah atau scientific crime inevestigatin.

Sekretaris Dewan Nasional (Sekwanas) Setara Institute, Benny Soesetyo, optimistis bahwa Timsus yang dipimpin oleh Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy, ini akan bekerja objektif dan profesional dalam mengungkap kasus penembakan di rumah dinas Irjen Pol Fredy Sambo.

“Kita percaya tim investigasi khusus akan bekerja dengan baik, objektif, dan profesional untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang,” katanya.

Pria yang karib disapa Romo Benny ini menilai demikian karena tim gabungan internal dan eksternal Polri itu terdiri dari orang-orang pilihan dan ahli di bidangnya masing-masing. Dari eksternal Polri, ada Komnas HAM dan Kompolnas.

Menurutnya, Timsus tersebut akan bekerja profesional karena juga menyangkut pertaruhan nama baik dan citra Polri di mata publik. Ia mengharapkan publik bersabar untuk menunggu hasil investiggasi dari Timsus tersebut.

“Kita yakin Jenderal Listyo Sigit akan bertindak tegas untuk menegakkan supremasi hukum. Kita juga percaya political will dari tim investigasi,” ujarnya.

Ia berharap misteri kasus penembakan di rumah Irjen Pol Fredy Sambo itu bisa segera diungkap dan memproses semua pihak yang diduga terlibat sesuai hukum yang berlaku atas insiden nahas tersebut.

Sedangkan banyaknya spekulasi tak berdasar di media massa dan sosial soal kejadian tersebut, Romo Benny meminta agar semua pihak menunggu hasil kerja Timsus.

“Sebaiknya tunggu saja hasil investigasi dengan metode ilmiah dan berdasar penyelidikan yang bisa dibuktikan sientifik. Saatnya publik mempercayakan investigasi untuk bekerja secara profesional karena isu ini menarik perhatian publik,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Timsus sangat membutuhkan lembaga independen seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan investigasi. “Mereka sangat diharapkan proaktif untuk membantu [penanganan] kasus ini agar segera terungkap,” katanya.