Jakarta, Gatra.com - Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken beleid baru soal aturan baru Pungutan Ekspor (PE).

Di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bernomor 115 tahun 2022 itu disebutkan bahwa hingga 31 Agustus 2022, PE untuk Crude Palm Oil  (CPO) beserta 24 jenis turunan sawit lainnya tidak dipungut alias nol.

Hanya saja sejak 1 September di tahun yang sama, aturan PE tadi berubah lagi, kembali seperti PMK nomor 103 tahun 2022.

"Kalau hanya PE yang dinolkan, berarti beban CPO berkurang Rp3000 perkilogram. Ini sama dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) terdongkrak Rp600 per kilogram. Itupun jika rendemen CPO lazim dari benih inovatif DXP (Tenera) 20%," terang anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Wayan Supadno kepada Gatra.com sore ini.

Lelaki 55 tahun itu menarik napas panjang. "Aturan baru ini masih belum membikin petani sawit lega. Sebab ongkos produksi petani masih sangat besar. Kalau diumpamakan, air masih sedagu," ujarnya.

Pensiunan Mayor TNI AD kemudian mengingatkan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah terkait pungutan, kalau stok CPO yang saat ini sudah berada di angka 7,2 juta ton tidak segera dilepas, tak ada juga gunanya.

Dan stok ini akan bertambah 5,2 juta ton lagi hingga akhir agustus. Ini berarti, bakal ada 12,4 juta ton CPO yang tertumpuk. Kondisi ini katanya akan sangat ekstrim.

"Saya belum dapat informasi apakah Bea Keluar (BK), Flush Out (FO) masih berlaku atau tidak. Kalau FO masih berlaku, berarti DPO dan DMO masih berlaku pula. Ini akan sangat menghambat proses keluarnya stok CPO yang sangat besar itu," terangnya.

Kalau sampai akhir Agustus minimal 6 juta ton CPO tidak keluar kata Wayan, ini akan menambah malapetaka dan bahkan menjadi lebih besar lagi. Sebab bakal ada sekitar 200 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bakal tutup.

Lantaran itu, ikon petani inovatif Nasional 2016 berharap pemerintah benar-benar serius mengorganisir pengosongan stok CPO itu. "Sudah terlalu mahal kita 'beli' rasa sakit kita ini. Dalam 2,5 bulan sudah Rp66 triliun kerugian yang diderita petani. Jangan lagi ditambah," pinta.

Abdul Aziz