Jakarta, Gatra.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) terus berupaya mempersiapkan berbagai program pendampingan dan rencana kerja hingga tahun 2024 untuk mengembangkan koperasi dan UMKM (KUMKM).

Sekretaris Kemenkop dan UKM (Seskemenkop dan UKM), Arif Rahman Hakim, dalam ketaranan pers, Kamis (14/7), menyampaikan, pihaknya sangat menyiapkan itu karena pemerintah melalui Kemenkop dan UKM sangat menaruh perhatian pada KUMKM.

Arif dalam webinar bertajuk “Cara Mudah Mendapatkan Pendampingan dan Permodalan?” lebih lanjut menyampaikan, pendampingan teradap para pelaku UMKM sagat penting, di antaranya untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa menaikkan omzet bisnisnya.

“Jumlah UMKM-nya banyak tapi alokasi pembiayaannya belum berkeadilan bahkan belum sampai 20%. Itu mengapa kemudian disepakati sampai tahun 2024 alokasi kredit ke UMKM dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan ditingkatkan hingga 30%,” ujarnya.

Menurutnya, selain menyiapkan pendampingan untuk koperasi dan UMKM, tantangan selanjutnya adalah regenerasi dan terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga berdampak pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.

Kemudian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih mendominasi jumlah koperasi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, jenis KSP yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati.

Tantangan lainnya, koperasi masih menghadapi kendala sistem produksi dan pemasaran yang masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar.

“Bagaimana seharusnya mengefisensikan rantai pasok dan kebutuhan sebagai aggregator serta tanggap terhadap perkembangan teknologi dan inovasi,” kata Arif.

Tantangan lainnya, lanjut dia, minimnya modal usaha UMKM yang belum optimal mengakses kredit lembaga keuangan formal seperti perbankan. Serta jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum atau masih informal.

Untuk itu, kata Arif, Kemenkop dan UKM memiliki sejumlah target kinerja lingkup KUMKM yang optimistis akan dicapai hingga tahun 2024. Seperti target rasio nasional kewirausahaan hingga 3,95%, kontribusi terhadap PDB koperasi sebesar 5,5%, dan kontribusi terhadap PDB UMKM 65%.

Selanjutnya, kata Arif, proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 30,8%, pertumbuhan wirausaha hingga 4,0%, jumlah koperasi modern yang dikembangkan 500 unit, dan penumbuhan start up 3.500 Unit.

Selain itu, ada pula enam program/kegiatan prioritas pengembangan KUMKM. Pertama, pendataan lengkap KUMKM melalui integrasi dan standardisasi data KUMKM. Kedua, pengelolaan terpadu UMKM melalui kolaborasi dan peningkatan nilai tambah lewat rumah produksi bersama.

Ketiga, penumbuhan wirausaha produktif yang merupakan implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Keempat, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan skala usaha mikro menuju sejahtera.

Kelima, redesign PLUT-KUMKM melalui sarana dan intelegensi SDM PLUT Menuju Center Of Excellence. “Terakhir, program koperasi modern, yakni korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi, modeling koperasi modern, pengawasan terpadu koperasi, dan revisi Undang-Undang Koperasi,” katanya.