Kolombo, Gatra.com - Angkatan Udara Sri Lanka mengkonfirmasi bahwa Presiden Gotabaya Rajapaksa dan istrinya berangkat ke Maladewa pada hari Rabu (13/7).

"Berdasarkan ketentuan Konstitusi dan atas permintaan pemerintah, Angkatan Udara Sri Lanka hari ini menyediakan pesawat untuk menerbangkan presiden, istri, dan dua pejabat keamanan ke Maladewa," bunyi pernyataan itu, dikutip Reuters, Rabu (13/7).

Komisi Tinggi India di Kolombo mengatakan di Twitter bahwa “dengan tegas menyangkal laporan media yang tidak berdasar dan spekulatif bahwa India memfasilitasi perjalanan @gotabayar @Realbrajapaksa yang dilaporkan baru-baru ini keluar dari Sri Lanka.”

Sebelumnya, ribuan pengunjuk rasa di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, menerobos barikade polisi dan menyerbu kediaman resmi presiden pada Sabtu, dalam demonstrasi anti-pemerintah terbesar di negara yang dilanda krisis tahun ini.

Dalam rekaman video dari saluran berita TV lokal NewsFirst menunjukkan, beberapa pengunjuk rasa, memegang bendera dan helm Sri Lanka, masuk ke kediaman presiden.

Negara berpenduduk 22 juta orang itu berjuang di bawah kekurangan devisa yang parah, yang telah membatasi impor bahan bakar, makanan dan obat-obatan, dan menjerumuskannya ke dalam gejolak keuangan terburuk dalam tujuh dekade.

Banyak yang menyalahkan kemerosotan negara ini akibat kepemimpinan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Protes yang sebagian besar damai sejak Maret itu menuntut pengunduran dirinya.

“Ribuan orang memadati distrik pemerintah Kolombo, meneriakkan slogan-slogan menentang presiden dan menghalau barikade polisi untuk mencapai rumah Rajapaksa,” kata seorang saksi mata Reuters.

Saksi menyebut, polisi melepaskan tembakan ke udara namun tidak dapat menghentikan massa yang marah di sekitar kediaman presiden.

Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi keberadaan presiden.

Ketidakstabilan politik dapat merusak pembicaraan Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional untuk menyelesaikan proses bailout US$3 miliar, restrukturisasi beberapa utang luar negeri dan penggalangan dana dari sumber multilateral dan bilateral untuk mengurangi keterbatasan dolar.