Martapura, Gatra.com - Setelah sempat dihantam kasus korupsi pada masa kepemimpinan Dirut sebelumnya, perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), PD Baramarta kini terus berbenah.

Hasilnya, sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Banjar pun meningkat berkali lipat. Saat ini, PD Baramarta di bawah kepemimpinan Rachman Agus yang didapuk sebagai Dirut sudah moncer bahkan saat menjabat sebagai Plt Dirut Baramarta di tiga bulan terakhir tahun 2020, PAD yang disumbangkan ke Pemkab Banjar sebesar Rp1,5 miliar.

Kemudian, Rachman Agus membeberkan, pada tahun 2021, PD Baramarta kembali menyumbang PAD hingga Rp2,5 miliar. Angka ini melampaui target yang hanya Rp2,4 miliar.

Capaian PAD Baramarta pada dua tahun terakhir, sangat jauh dibandingkan dua tahun sebelumnya saat Baramarta dipimpin Teguh Imanullah. Pada 2018 perusahaan ini hanya menyumbang PAD Rp500 juta. Kemudian 2019, cuma Rp200 juta.

Ditinggal kasus korupsi dan bak mengurai benang kusut, di tahun ini Rachman Agus optimal akan setor PAD lebih besar lagi. "Pasalnya, Baramarta sudah berkontrak dengan kontraktor besar. Yakni, PT Madhani Talatah Nusantara," ungkap Rachman Agus kepada Gatra.com di Martapura, Senin (11/7).

Dia tegaskan, di bawah kepemimpinannya, perusahaan sudah mengevaluasi kemitraan dengan kontraktor lama dan kecil yang tidak berkontribusi dengan PD Baramarta.

"Selain itu, tahun ini kuota RAKB PD Baramarta sudah 500 ribu ton per tahun. Sebelumnya cuma 250 ribu ton. Jadi Baramarta optimis dapat memberikan PAD lebih besar lagi," tegas pria berdarah Barabai itu.

Selain mendongkrak PAD, beber Rachman, pihaknya juga harus menyelesaikan warisan masalah yang ditinggalkan Dirut sebelumnya--yang terbukti membawa uang perusahaan Rp9,2 miliar. "Kita harus menyelesaikan tunggakan pajak, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta persoalan lainnya yang sekarang sudah mulai teratasi satu per satu," sebutnya.

Rachman Agus merincikan, tunggakan pajak yang sudah dibayar sekitar Rp3 miliar. Dengan cicilan tiap bulan Rp200 juta. "BPJS Kesehatan sudah dilunasi. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dicicil tiap bulan Rp30 juta lebih," bebernya.