Jakarta, Gatra.com - Bursa nama-nama siapa pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mulai beredar luas di media sosial (medsos), seperti percakapan di grup-grup Whatsapp (WA). Sejumlah nama pun mengemuka.

Di antaranya, Sayed Muhammad Muliady (mantan anggota DPR-RI Komisi III/Tim Pengacara Capres Jokowi di MK Pilpres 2014 & 2019). Erwin Moeslimin Singajuru (mantan anggota DPR-RI/Koordinator Staf Ahli Menko Polhukam).

Ada juga Beathor Surjadi (mantan anggota DPR-RI, mantan Ketum Repdem PDI-P/mantan Tim Ahli KSP Setneg), Sirra Prayuna (Tim Pengacara Capres/Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di MK Pilpres 2014 & 2019), Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR-RI) dan Djarot Saiful Hidayat (anggota DPR-RI/mantan Wagub DKI Jakarta).

Satu diantaranya yaitu Erwin, saat ini, ia menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Erwin juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDIP.

Terkait namanya yang beredar di medsos sebagai calon Menpan-RB, Erwin mengaku sudah mengetahui informasi itu.

“Saya juga sudah lihat di percakapan grup WA, ada juga teman-teman yang memberikan ucapan selamat dan mendoakan, saya Amin-kan [doanya], Bismillah saja,” kata Erwin saat dihubungi, Selasa (5/7/2022).

Namun, Erwin melanjutkan, menganggap kabar tersebut masih berupa spekulasi. “Soal siapa yang akan menjadi menteri, itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Beliau yang menentukan,” ia menambahkan.

Berbicara jatah partai politik untuk kursi menteri di kabinet, lanjut Erwin, seperti yang sudah diketahui publik, almarhum Tjahjo Kumolo merupakan kader PDIP. Karena itu kemungkinan posisi menteri akan diisi orang dari kader PDIP.

Di mekanisme partai, ungkap Erwin yang akan menentukan nama calon menteri adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Saya hanya kader dan prajurit, siap saja bila diperintah dan diberi kepercayaan oleh partai,” ujar Erwin yang juga kader PDIP ini.

Menurut Erwin, jabatan menteri adalah jabatan politis. Karena itu, agar tidak muncul sosok menteri ‘karbitan’, lanjut Erwin, seorang menteri harus memenuhi tiga asas yakni, kelayakan, kepatutan dan kepantasan. “Apakah dia memang layak, apakah dia memang patut, apakah dia memang pantas jadi menteri,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus periset senior Populi Center, Usep S. Ahyar mengungkapkan penentuan siapa yang akan menjadi menteri merupakan hak prerogatif presiden. Banyak nama yang berpeluang menjadi Menpan-RB, mulai dari politisi hingga profesional dan akademisi.

Namun, lanjut Ahyar kader PDIP lebih berpeluang besar untuk mengisi posisi menteri yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo, yang juga merupakan kader PDIP. “Jika pengisian posisi menteri berdasarkan jatah partai politik di kabinet, kader dari PDIP lebih berpeluang,” ucapnya.

Menurut Ahyar, banyak kader PDIP yang layak mengisi posisi Menpan-RB. Satu diantaranya Erwin Moeslimin Singajuru. Erwin, ungkap Ahyar adalah sosok yang punya pengalaman, terutama di reformasi birokrasi.

Saat di MPR, dia pernah menjabat sebagai panitia Rantap Anti KKN (Rancangan Ketetapan Rambu-rambu Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pada 2001 silam. Tap MPR inilah yang kemudian menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk melakukan reformasi birokrasi.

“Jadi dia (Erwin) punya pengalaman terkait reformasi birokrasi yang merupakan tupoksi dari Kemenpan RB,” terangnya.