Pekanbaru, Gatra.com - Walau maghrib sudah setengah jam berlalu, Gulat Medali Emas Manurung masih bertahan sendirian di ruang kerjanya di lantai dua kantor Perwakilan DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di kawasan jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Riau, itu, Kamis (23/6).

Meski berhasil menyembunyikan genang air matanya, tapi lelaki 49 tahun ini masih belum sepenuhnya bisa menghilangkan getar suara dan gelisanya saat akan berbicang dengan Gatra.com. Berkali-kali dia menarik napas panjang dan perlahan mengatakan begini;

Saya enggak tahu musti ngomong apa lagi. Hari ini ratusan panggilan telepon, ribuan pesan whatsapp masuk ke handphone saya. Harga sawit kami petani swadaya benar-benar hancur, bahkan sudah ada yang hanya dihargai Rp600 per kilogram.

Saya sedih…para petani sudah ada yang mencutikan anaknya kuliah, ada yang terancam putus sekolah. Ada yang sudah mulai menjual asetnya demi bertahan hidup dan bahkan ada yang meracau sembari menebang pohon sawitnya.

Meski situasi kami sudah sangat terpuruk, kami tetap tidak terpikir untuk membebani negara. Sebab dari dulu kami petani sawit sudah terbiasa mandiri, kami enggak mengenal bantuan sosial.

Dan saat ini, di situasi harga sawit kami yang terpuruk, Kami cuma memohon dan berharap kepada Bapak Presiden Jokowi, berkenan mengabulkan permohonan kami, tentang solusi industri kelapa sawit saat ini. Menurut kami, solusi ini menguntungkan semua pihak, termasuk negara.

Solusi yang disodorkan itu begini; Kalau mengacu harga Crude Palm Oil (CPO) internasional kata ayah dua anak ini, mestinya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani berada di angka Rp4500 per kilogram.

Tapi lantaran ada Pungutan Ekspor (PE) USD200, Bea Keluar USD288 dan Flush Out (FO) USD200 --- jika tidak mau memenuhi DMO dan DPO --- harga TBS petani menjadi Rp2.165 per kilogram. Berarti ada beban Rp4.500-Rp2.165= Rp2.335.

“Angka 52 persen ini sangat besar. Beban yang sangat luar biasa yang harus kami gendong bersama keringat dan tulang kering kami sendiri,” mata Gulat mulai menatap jauh.

Beban 52 persen tadi pun masih di atas kertas. Sebab harga Rp2.165 tadi masih di tim penetapan harga Dinas perkebunan Provinsi.

Di lapangan harga itu bisa menjadi antara Rp1200-Rp1400. Ini terjadi lantaran banyak petani menjual TBS nya kepada pengepul. "Pengepul membikin harga kayak begitu lantaran situasi yang tak menentu,” katanya.

Nah, Apkasindo kata Ketua Bravo 5 Riau ini memohon kepada Presiden Jokowi gimana kalau dihadirkan opsi kedua; Cabut DMO-DPO termasuk FO. PE diturunkan menjadi USD100, BK juga diturunkan menjadi USD200.

“Dengan skema kayak begitu, harga TBS petani bisa naik di angka Rp3.400 per kilogram. Ini pun jika rendemen TBS 21 persen,” doktor ilmu lingkungan Universitas Riau ini mengurai.

Tapi itu tadilah. Lagi-lagi semua kata Gulat kembali kepada presiden. Kalau presiden berkenan membantu petani sawit mendapatkan haknya, maka opsi kedua menjadi pilihan. Tapi kalau tetap menggunakan opsi full beban, harga TBS petani ya yang Rp2.165 itulah.

Sekarang, situasi serba salah. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sudah sangat terancam lantaran di satu sisi, terus didesak oleh petani untuk membeli TBS. Sementara di sisi lain, tangki timbun sudah penuh. Begitu juga dengan refinary, terseok-seok mengekspor lantaran rintangan yang musti dilalui berliku.

Lambatnya ekspor dari refinery membikin serapan CPO dari PKS menjadi lambat bahkan terhenti. Ini sangat berdampak dengan serapan TBS petani. “Itulah makanya saya bilang, anjloknya harga TBS petani bukan lantaran beban CPO tadi, tapi juga oleh lambatnya ekspor CPO dan turunannya. Kalau ada menteri bilang anjloknya harga TBS lantaran harga CPO lagi turun, itu salah,” katanya.

Dua hari lalu kata Gulat, Apkasindo menggelar rapat. Nongol data yang menyebut bahwa dari 1.118 unit PKS di Indonesia, 58 unit diperkirakan sudah tutup total, sekitar 114 unit buka tutup. “Apakah ini juga lantaran harga CPO global lagi turun? " Gulat bertanya.

Gulat sangat berharap masyarakat umum juga mau memahami kondisi yang sebenarnya. Yang pasti saat ini semua pihak sangat dirugikan, baik petani, perusahaan, maupun negara. Dirjen Bea Cukai bilang devisa yang hilang dari sawit sudah mencapai Rp32 triliun.

“Kami juga memahami bahwa perusahaan sangat tertekan dan merugi dengan kondisi ini. Yang paling menyedihkan itu justru kami petani kecil yang sudah rugi Rp18 triliun sejak pelarangan ekspor. Kalau dihitung sejak masalah minyak goreng muncul sekitar Februari, kerugian kami sudah Rp 30 triliun,” Gulat menghitung.

Abdul Aziz