Jakarta, Gatra.com - Rakernas II PDI Perjuangan usai sudah. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan , salah satunya mengenai keputusan calon presiden PDI Perjuangan adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDI Perjuangan.

Entah disengaja atau tidak, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo yang ditunjuk membacakan hasil rekomendasi bagian penetapan capres.

Politikus PDIP itu menyampaikan sebanyak tujuh rekomendasi, yang salah satunya adalah keputusan bahwa keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar membacakan isi rekomendasi, yang direspons dengan riuh tepuk tangan dan teriakan “Merdeka”.

Ganjar menyebutkan, peserta Rakernas menyampaikan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan, dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib," kata Ganjar.

Rekomendasi selanjutnya, Ganjar menyampaikan peserta Rakernas mengusulkan partai mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi Covid 19 dengan mempercepat vaksinasi Covid-19. PDIP juga harus mendukung program pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.

"Rakernas II Partai mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan sinergi koneksitas dan kerjasama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," jelas Ganjar.

Ganjar melanjutkan, Rakernas II Partai menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pascapemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik, penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Keenam, Rakernas II Partai juga merekomendasikan pentingnya konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti, nation and characler building, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, serta terus menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," jelas Ganjar.

Terakhir, Ganjar menuturkan peserta Rakernas juga memastikan dukungan sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.

Setelah membacakan rekomendasi itu, Ganjar lalu mengantar surat tersebut kepada Ketum Megawati sambil menundukkan kepala memberi hormat. Setelah itu, Ganjar lalu memberikan hormat kepada Puan dan Prananda lalu kembali ke kursinya.