Jakarta, Gatra.com- Selama pandemi Covid-19 melanda dunia, sektor pariwisata mengalami kondisi terburuk, tak terkecuali di Indonesia. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan manca negara mencapai 75% di 2020, akibat pembatasan perjalanan. Kerugian di sektor Pariwisata pada 2020 mencapai Rp 10 triliun. 

Kini, virus Covid-19 perlahan-lahan dapat dikuasai. Sebagian kawasan bahkan telah menyatakan  bebas dari virus mematikan tersebut. Begitu juga dengan Indonesia. Perekonomian mulai pulih kembali, termasuk sekor pariwisata. Salah satu modal andalan yang menjadi harapan adalah geliat ekonomi Desa Wisata. Sektor ini menjadi andalan dalam mendorong kebangkitan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. 

“Oleh karena itu selain pembangunan infrastruktur pariwisata di 5 destinasi wisata prioritas, menggalakkan calendar of event di destinasi wisata super prioritas, Kemenparekraf juga menggerakkan Desa Wisata sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang menjadi lokomotif penciptaaan lapangan pekerjaan, terutama untuk sektor yang menyerap dan menggerakan ekonomi.” Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf RI Drs. Vinsensius Jemadu, MBA dalam Webinar series ke-25 yang bertema “Pengembangan Destinasi Pariwisata & Pengembangan Desa Wisata untuk Membangkitkan Perekonomian Bangsa” di Jakarta Rabu (22/6).

Vinsensius juga menyampaikan pesan khusus Menparekraf Sandiaga Uno untuk peserta Webinar dalam kerangka menggalakkan Desa Wisata sebagai pendorong pariwisata pasca Pandemi bahwa bagi Kemenparekraf “Your Problem is Our Solution”. Webinar ini digelar oleh Prodi D-3 Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Perbanas Institute, Jakarta berkolaborasi dengan Kemenparekraf ini dipandu oleh Ovalia Rukmana, Ph.D, dosen Perbanas Institute.

Kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Perbanas Institute akan melakukan kerja sama dengan mengajak mahasiswa Perbanas untuk turut berpartisipasi dalam melakukan research and development di bidang pariwisata utamanya desa pariwisata. Menurut Ovalia Rukmana, Ph.D, dosen Perbanas Institute, Perbanas Institute sebagai penyelenggara webinar bermitra dengan Kemenparekraf RI juga berharap webinar ini dapat memberi pencerahan bagi civitas akademika Perbanas Institute, dan mengkampanyekan program Desa Wisata sebagai andalan sektor pariwisata dalam mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia pasca Pandemi melalui Kemenparekraf, juga membangkitkan pariwisata di daerah.

Desa wisata sebagai Village Tourism (wisata pedesaan) menjadi pilihan menarik karena menjadi trend perubahan wisata kekinian. Semula pariwisata lebih banyak dalam bentuk wisata massal (Mass Tourism) sebagaimana rekreasi biasa dengan daya tarik, populer seperti laut, pasir dan matahari. Kemudian trend bergerak ke Wisata Alternatif (Alternative Tourism), yaitu kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat dengan daya Tarik seperti belajar budaya dan keunikan lokal, maka kini trend terbaru adalah wisata pedesaan (Village Tourism) dengan daya tarik tematik yang menyajikan aktivitas perdesaan dan kearifan lokal masyarakat sebagai atraksi.

Program Desa Wisata ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sepanjang tahun 2020-2021 sebanyak 32 Desa Wisata di Indonesia yang membentang dari Sumatera Barat hingga Papua Barat telah mendapatkan Sertifikasi Berkelanjutan dari Kemenparekraf RI.

Menurut Vinsensius, saat ini, Pemerintah tidak hanya fokus kepada pembangunan desa wisata baru, melainkan juga tetap memonitoring dan memfasilitasi untuk beberapa desa wisata yang sudah running dan mengalami kendala, baik itu di sektor infrastruktur maupun pendanaan. “Pemerintah, sudah bekerjasama dengan perbankan untuk masalah pembiayaan serta terkait dengan potensi infrastruktur, pemerintah menyediakan platform yang bernama Jadesta (Jejaring Desa Wisata), yang bisa mengindentifikasi apa kebutuhan mendasar dari desa tersebut,” katanya.