Jakarta, Gatra.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi keputusan pemerintah yang bakal menghapus tenaga honorer, termasuk tenaga honorer guru. Disampaikan Sekjen FSGI, Heru Purnomo, keputusan tersebut tidak dibarengi kejelasan rekrutmen tenaga honorer yang dinilainya tak pernah tuntas.

Heru menyebut, pemerintah seharusnya mencari jalan keluar sengkarut rekrutmen guru honorer menjadi ASN sebelum mengetok palu penghapusan tenaga honorer. Karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengantarkan guru honorer sampai pada pengangkatan guru honorer menjadi ASN PNS atau PPPK

"Kami usul agar penentuan kriteria lulus rekrutmen ASN dipermudah dengan pertimbangan pemberian afirmasi penilaian peserta dari unsur lama pengabdian diberikan porsi dalam jumlah persen yang lebih besar," kata Heru dalam keterangannya kepada GATRA, Selasa (21/6).

Selain itu, Heru juga berharap fokus dan prioritas pemberian kuota pengangkatan ASN dalam persen terbesar hendaknya diberikan kepada guru honorer.

Karena menurut Heru, pengangkatan nantinya akan menjadi imbalan atas jasa dan pengabdian mencerdaskan anak bangsa, yang selama ini terbukti tulus dan ikhlas mengabdi bekerja secara terus-menerus di instansi pemerintah khususnya di satuan pendidikan dan tidak pernah putus selama bertahun-tahun.

"Karena kegiatan rekrutmen ASN bertujuan memprioritaskan penuntasan penyelesaian PR pemerintah yang ingin mengangkat dan mensejahterakan guru honorer," tegasnya.