Karanganyar, Gatra.com - Sejumlah kasus sulitnya bersekolah masih ditemukan. Meski, pemerintah sudah mempermudahnya melalui sistem pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan kerja orangtua.

“Anaknya ini broken home, alias korban perceraian orangtua. Dirawat familinya karena orangtua kandungnya sudah lepas perhatian. Keluarga yang dititipi anak itu tetangga saya. Orangnya tidak mampu. Mau daftar sekolah kesulitan. Kartu keluarga (KK) anak itu enggak berada di zona tempat tinggalnya sekarang. Prestasi juga pas-pasan. Meski, enggak tertinggal banget di kelasnya. Lalu mau ikut PPDB jalur apa? Enggak masuk semua,” kata Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo kepada awak media ketika dimintai tanggapan tentang problem PPDB tahun ini, Senin (20/6).

Tak dapat dipungkiri, ia merasa dilematis dengan persoalan tersebut. Kasus semacam ini luput dari sistem PPDB yang berlaku. Menurutnya, anak tersebut terancam putus sekolah apabila tidak diberi perhatian pemerintah.

“Ini memang kasuistis. Saya mengalami sendiri. Lalu minta dibantu. Kalau membantu dikira ini titipan anggota dewan. Tapi kalau enggak membantu, kok ya kebangetan. Apalagi ini tetangga,” katanya.

Ia mengatakan fakta di masyarakat yang beragam itu perlu diketahui dan dipahami pemegang kebijakan pendidikan nasional. Dari mulai kondisi ekonomi, status keluarga hingga problem domisili.

Aduan masalah ke wakil rakyat, terutama tentang pendidikan anak, juga tak boleh serta merta dituding modus titipan. Ia justru mengapresiasi pemerintah pusat yang sudah membuat sistem PPDB dengan jalur-jalur yang lebih menyederhanakan.

“Dulu saat belum ada empat jalur ini, isu titipan-titipan itu santer beredar. Tapi sekarang sudah sangat berkurang. Artinya, masyarakat lebih mempercayai pemerintah,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Sari Widodo meminta dinas terkait benar-benar menjalankan PPDB sesuai aturan yang berlaku. Ia dan anggota komisinya akan memantau proses tersebut.

“Sudah ada rapat dinas pendidikan dengan Komisi D tentang persiapan PPDB. Kita lihat dan pantau prosesnya. Sejauh ini, belum ada laporan warga yang kesulitan mendaftar sekolah,” katanya.