Jakarta, Gatra.com – Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng, menilai Operasi Sapu Bersih yang digelar TNI AL merupakan langkah positif.

Marcellus menyampaikan, TNI AL mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Ia pun mendukung penuh langkah TNI AL.

Menurutnya, sesuai Pasal 282 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, TNI AL mempunyai kewenangan menindak pelanggaran di laut, baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok atau aktor luar.

“Baik pencegahan maupun tindakan lainnya yang dianggap perlu,” katanya dilansir dari Antara pada Senin (20/6).

Ia mengharapkan TNI AL terus melakukan operasi tersebut mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Maka, kehadiran TNI AL dan aparat penegak hukum lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibutuhkan guna menjaga kedaulatan NKRI.

Sementara itu, pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengingatkan TNI AL soal batas kewenangan terkait Operasi Sapu Bersih yang dilakukan Matra Laut tersebut. Pasalnya, instansi lain juga mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum di laut. “Jadi jangan 'disikat' semua oleh TNI AL,” ujarnya.

Siswanto menyampaikan, Operasi Sapu Bersih yang digelar TNI AL harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Operasi tersebut tentunya membuat pencoleng menjadi ciut.

Terlebih lagi, lajut dia, Operasi Sapu Bersih tersebut mengerahkan 50 KRI dan 5 ribu prajurit TNI AL yang tetap berpatroli saat libur hari besar keagamaan, seperti Lebaran dan Natal. Operasi ini juga sebagai upaya menaikkan integritas nasionalisme yang saat ini mulai tergerus habis.

Meski demikian, lanjut Siswanto, operasi tersebut tidak disalahartikan, misalnya melarang kapal asing yang mempunyai dokumen lengkap untuk masuk wilayah perairan Indonesia. Jika itu dilakukan, apa manfaatnya pelabuhan dibangun.

Ia berharap Operasi Sapu Bersih menjadi momentum untuk bersih- bersih di internal TNI AL. Berikan hukuman maksimal bagi oknum yang melakukan pelanggaran dalam bertugas.

Ia mengatakan, jangan sampai ketika ada oknum TNI AL melakukan kesalahan, namun tidak dipublikasikan secara jelas dan dibawa ke pengadilan terkait pelanggaran yang dilakukan sehingga bisa menurunkan muruah TNI AL di mata masyarakat.

“Jangan sampai oknum-oknum di laut selalu berulang. Sebab, setiap ada masalah yang dilakukan tidak diselesaikan secara jelas,” ujarnya.