_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru,Gatra.com - Penunjukan Marsekal Purnawirawan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), ditanggapi positif oleh asosiasi petani sawit.
Juru bicara asosiasi petani Sawit Masa Depan (Samade), Abdul,kepada Gatra.com mengatakan penunjukan Hadi sebagai Menteri ATR dapat memberikan harapan positif bagi persoalan lahan petani sawit.
Menurutnya, hingga kini banyak petani sawit berkutat dengan masalah lahan yang diklaim masih dalam kawasan hutan. Hal tersebut berimbas pada sulitnya petani mengakses insentif pemerintah seperti program peremajaan sawit.
"Petani banyak berharap agar lahan-lahan, khususnya lahan yang sudah bersertifikat dikeluarkan tanpa syarat dari klaim klaim kawasan hutan. Dibutuhkan orang yang tegas untuk mengurai persoalan ini," tandasnya, Kamis (16/6).
Lebih lanjut, SAMADE menilai, selama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak pernah sejalan dengan ATR/BPR. Hal itu dibuktikan oleh sertifikat lahan petani sawit yang tidak dianggap oleh KLHK lantaran diklaim berada dalam kawasan hutan.
"Kesannya ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat dianggap tidak kredibel. Sehingga sosok Hadi yang berlatar militer dan tegas dapat memberikan harapan mengurai persoalan ini," pintanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Medali Emas Manurung. Kata Gulat, sosok yang tegas dan disiplin diperlukan untuk mengurai persoalan pertanahan yang rumit.
Ia menilai, selama ini ATR/BPN selalu dikalahkan oleh isu kawasan hutan. Ini terlihat pada sertifikat yang diterbitkan BPN atas lokasi transmigrasi dan perkebunan sawit, yang harus mengalah lantaran di klaim berada dalam kawasan hutan. Padahal lokasi tersebut sudah ada sejak zaman pemerintahan Sukarno.
"Jadi menurut saya sangat tepat Pak Menteri ATR BPN saat ini, kami petani sawit semakin bergairah dan optimis lahan-lahan kami yang sudah bersertifikat diakui langsung oleh semua Kementerian, tanpa harus bersidang apalagi disuruh bayar denda sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja," katanya.
Sebagaimana diketahui Hadi Tjahjanto dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (15/6). Hadi dilantik menggantikan Sofyan Djalil yang malang melintang menjabat menteri di era kabinet Jokowi.
Adapun isu sawit dalam kawasan hutan telah menjadi momok bagi sektor usaha sawit Tanah Air. Keberadaan sawit dalam kawasan hutan dianggap sebagai penyebab hilangnya hutan. Tudingan tersebut berimbas pada sulitnya sawit Indonesia masuk pasar Eropa.
Perihal kebun sawit dalam kawasan hutan, luasnya menembus angka 1 juta hektare. KLHK sebagai otoritas negara pengurus hutan telah menganggap sawit bukan tanaman hutan.
