Yogyakarta, Gatra.com - Pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Fisipol UGM Nyarwi Ahmad, mengatakan pergantian dua menteri dan pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6), lebih merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet.

Di samping itu, Jokowi juga hendak memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan yang dinilai belum berhasil mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng. Meski, hal itu belum tentu efektif. 

”Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik. Belum lagi wamen dari PSI, PBB, dan PDIP,” kata Nyarwi, Kamis (16/6).

Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni juga dilantik sebagai Wakil Menteri ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain Zulkifli Hasan, katanya, tiga orang wamen yang dilantik oleh Jokowi merupakan bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah. Meskipun, PSI dan PBB merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.

“Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ucapnya.

Namun pergantian Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto, menurut Nyarwi, makin menegaskan bahwa Presiden memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengan Presiden Joko Widodo.

“Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi.. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” jelasnya.

Menurut Nyarwi, pergantian menteri lebih dominan dari sisi akomodasi masuknya partai politik bergabung dalam jajaran kabinet. Namun khusus pergantian Menteri Perdagangan juga sebagai jawaban pemerintah atas kritik dari masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Apalagi ditemukan kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO. “Dari sisi kinerja, bisa dikatakan ada berbagai kritik kegagalan Mendag menangani minyak goreng. Tapi posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas," ujarnya.

Ia mengakui pengangkatan tersebut bisa dilihat dari dua sisi. "Meski ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan, tapi kepentingan politik dalam Kementerian Perdagangan makin menguat,” paparnya.

Adapun pengangkatan Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/ BPN memiliki tugas untuk mempercepat reformasi agraria yang selama ini disertai persoalan konflik pertanahan. Bidang pertanahan dan tata ruang ini menurut Nyarwi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.

“Artinya peran Pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi China dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan,” katanya.