Jakarta, Gatra.com – Eks juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat Managing Director Visi Law Office, Febri Diansyah, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap sepak terjang KPK di bawah kepemimpnan Firli Bahuri.
Kekecewaan tersebut Febri ungkap selepas menyaksikan peluncuran temuan survei Indikator Politik Indonesia (IPO) mengenai opini publik nasional terkait penegakan hukum di Indonesia pada Rabu, (8/6).
Salah satu temuan survei itu menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapatkan nilai positif dari masyarakat selepas menangkap Lin Che Wei (LCW) dan beberapa tersangka lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi ekspor minyak sawit beberapa waktu lalu.
Akibatnya, mayoritas publik optimis bahwa penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, akan menemui titik terang di bawah kiprah Kejagung. Temuan IPO menunjukkan bahwa sejumlah 68,9% responden mengaku optimis Kejagung bisa menuntaskan persoalan ini. Sementara sejumlah 80,2% responden menyatakan mendukung Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini.
Sementara Kejagung menuai apresiasi yang melangit dari masyarakat, Febri menilai bahwa KPK justru mengalami kemerosotan nilai. Ia bahkan menekankan bahwa KPK versi sekarang terlalu kontroversial dan banyak gimmick.
“KPK penegak hukum yang kebanyakan gimmick. Jangan pernah berpikir masyarakat akan tertarik dengan gimmick-gimmick itu. Apalagi akan membantu proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum,” ujar Febri dalam konferensi pers virtual siang ini.
Gimmick yang Febri maksud adalah gimmick rompi berwarna biru KPK yang diluncurkan belum lama ini. Rompi biru itu disebut sebagai langkah untuk menangkal tindak pidana korupsi yang erat dikaitkan dengan rompi berwarna oranye.
Bagi Febri, gimmick tersebut kini tengah menjadi olok-olok publik di dunia maya. “Kemarin ada rompi biru sampai-sampai diledekin oleh banyak pihak. Saya melihat di media sosial itu ada kartun Doraemon yang mengeluarkan rompi biru,” ujarnya.
Febri menekankan bahwa KPK tak boleh menganggap enteng olok-olok dari publik tersebut. Ia ingin KPK menerima olok-olok itu sebagai kritik. “Itu sebenarnya sindiran yang mesti dilihat lebih sensitif oleh pimpinan KPK. Saya yakin mereka resah dengan sindiran-sindiran ini,” katanya.