Jakarta, Gatra.com - Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa masyarakat Indonesia belum toleran. Temuan itu dirilis dalam tajuk ‘Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia’ di Taman Renungan Bung Karno, Kabupaten Ende, Rabu (1/6).

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, dalam presentasinya menyatakan bahwa secara umum tingkat toleransi publik dalam skala 0-100 adalah 49,1.

Saiful menjelaskan bahwa dalam penelitian ini toleransi diukur dalam tiga wilayah yang menjadi hak setiap warga negara: tempat tinggal, menjadi guru di sekolah negeri, dan menjadi pejabat pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang paling tidak ditoleransi masyarakat adalah Komunis, ISIS, LGBT, dan ateis. Yang paling ditoleransi adalah orang Islam, orang Papua, orang Kristen atau Katolik.

"Dalam hal tempat tinggal, ada 77% warga yang menyatakan keberatan jika ada warga yang berlatar belakang komunis atau PKI menjadi tetangga mereka. Yang keberatan pada ISIS sebesar 72%, LGBT 68%, ateis 57%, dan Yahudi 51%," kata Saiful melalui keterangan tertulis yang diterima Gatra. 

Sementara intoleransi untuk menjadi guru di sekolah negeri, tertinggi pada orang yang berlatar belakang komunis atau PKI 81%. Kemudian LGBT 77%, ISIS 77%, Ateis 67%, dan Yahudi 57%.

Dalam hal menjadi pejabat pemerintah, keberatan warga terbesar pada orang yang berlatar belakang komunis 83%. Selanjutnya ISIS 78%, LGBT 78%, ateis 71%, dan Yahudi 51%.

Saiful menjelaskan bahwa secara umum masyarakat terbelah antara yang toleran dan tidak toleran. “Toleransi yang kurang kuat ini melekat di dalam nilai-nilai yang merupakan satu tafsiran pada sila-sila Pancasila yang tidak cukup inklusif terhadap spektrum yang luas dari keragaman pandangan dan orientasi politik, dan identitas sosial,” Saiful menerangkan.

Toleransi, kata Saiful, masih dibatasi hanya pada kelompok-kelompok tertentu, dan tidak terbuka bagi manusia atau warga negara yang misalnya berpaham komunis, Islamis, ateis, atau yang beridentitas LGBT dan Yahudi.

Saiful juga mengatakan, intoleransi pada komunis pada tingkat individu ini cerminan dari fakta bahwa negara memang melarang paham dan orang berpaham komunis. Sementara ISIS tidak ditoleransi juga cerminan dari perilaku ISIS yang mengerikan selama ini sebagaimana diekspos di media massa.

Dalam pandangan Saiful, LGBT adalah identitas sosial yang sampai hari ini memunculkan polemik di masyarakat, dan sering diyakini bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Demikian juga ateis. Tapi ateis tidak sekuat LGBT, misalnya, dalam perbincangan di publik.

Saiful menduga bahwa intoleransi pada Yahudi mungkin dikaitkan dengan Israel yang menduduki wilayah Palestina dan terus menerus konflik dengan Palestina. Selama ini Indonesia tidak mengakui Israel.

"Juga fakta bahwa Yahudi adalah salah satu agama besar di dunia yang tak diakui secara resmi di Indonesia. Tidak seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu," kata dia.

Kalau melihat tingkat toleransi secara umum yang rendah ini, Saiful menyimpulkan bahwa basis sosial dan kultural bagi demokrasi Indonesia lemah.

“Mungkin Indonesia sulit memajukan demokrasinya hingga melewati batas demokrasi elektoral karena sebagian warganya tidak toleran, tidak menerima kesamaan hak-hak warganya karena beda identitas sosial, keyakinan, atau pandangan politiknya,” ungkap Saiful.

Survei ini dilakukan pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random atau disebut stratified multistage random sampling, sebanyak 1220 responden. Response rate, yang artinya responden dapat diwawancarai secara valid, sebesar 1060 atau 87%. Sebanyak 1060 responden ini yang dianalisis.

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ±3,07% pada tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi simple random sampling.