Sleman, Gatra.com – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid memaparkan perilaku politisi yang menjadikan media sosial (medsos) tempat memanipulasi dan memodifikasi opini publik dengan tujuan membentuk pemerintahan otoriter dan diktator.

Paparan ini disampaikan Fathul lewat pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Sistem Informasi Fakultas Teknologi Industri UII, Senin (30/5), yang berjudul ‘Media Sosial: Penyubur atau Pengubur Demokrasi?’.

“Topiknya media sosial dan demokrasi. Tujuannya memahami fenomena secara lebih baik dan mengedukasi publik supaya menjadi pemikir mandiri, mampu memanen manfaat, dan sekaligus menghindari dampak buruk medsos,” paparnya.

Rektor UII periode 2022-2026 ini menjelaskan setiap platform media sosial mempunyai kekuatan dengan konstruk tertentu. Youtube mempunyai kekuatan di konstruk berbagi, sedang Facebook di konstruk hubungan.

“Dalam konteks perhelatan politik, kebebasan dire algoritma tertentu dikembangkan untuk mengolah data penggunaan media sosial. Dengan algoritma ini, opini publik dimanipulasi dan perilakunya dimodifikasi,” jelasnya.

Medsos juga digunakan untul melakukan represi atau memanipulasi opini publik, bahkan membangun kediktatoran.

Pendekatan algoritma lewat medsos diantaranya penyetelan (tuning) alir perilaku pada waktu dan lokasi yang tepat, penggiringan (herding) yang melibatkan konteks terdekat pengguna medsos untuk direspons, atau pengondisian (conditioning) pengguna secara massal untuk melakukan tindakan tertentu.

“Algoritma inilah yang mendukung kemunculan kamar gema (echo chamber), ketika pengguna media sosial cenderung terpapar informasi yang sesuai dengan preferensi dan perilaku daring lampaunya. Inilah yang menjadikan ruang keterbelahan antarkelompok yang berbeda pendapat menjadi semakin lebar,” kata Fathul.

Dia menjelaskan, jika rezim otoriter terbentuk, maka masa depan demokrasi terancam. Keotoriteran sekarang ini tidak lagi dilakukan dengan menebar ketakutan dengan kekuatan militer, tetapi melalui pemutarbalikan informasi dan fakta.

“Aktor di balik keotoriteran varian baru sebagai autokrat informasi (informational autocrat) atau diktator pemutar balik fakta (spin dictator) adalah pencabut ruh demokrasi yang sejati. Meski label demokrasi tetap dipakai karena mereka berpura-pura bersikap demokratis,” jelasnya.

Selain Fathul, UII juga menetapkan Budi Agus Riswadi sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pidatonya berjudul ‘Teknologi Blockchain, Hak Cipta, dan Islam’.