Karanganyar, Gatra.com- Sistem politik di Indonesia dinilai sudah mengingkari konstitusi. Oleh pemilik modal yang duduk di elite pemerintahan, sistemnya dibuat menguntungkan pribadi dan kelompoknya.

Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan hal itu usai menghadiri pengajian akbar mangayubagya keberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Karanganyar 1443 H di RS PKU Muhammadiyah, Jumat malam (27/5).

"Konstitusi harus dikembalikan ke aslinya. Ke khittohnya. Karena konstitusi yang ada sekarang, sudah menyimpang. Paling terlihat pada sistem politik dan sistem ekonomi," kata pemilik nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini mengatakan kondisi bangsa Indonesia kocar-kacir dan karut-marut akibat intervensi oligarkhi pemilik modal pada sistem politik dan ekonomi. Sila ketiga Pancasila yang seharusnya menjadi pegangan berpolitik dan sila keempat untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, sudah tereduksi.

Din menyebut presidential threshold 20 persen pada pemilihan serentak mendatang menunjukkan pengingkaran terhadap konstitusi. Aturan itu menutup kesempatan para putra terbaik bangsa unjuk diri. Kesempatan hanya terbuka untuk parpol yang bersekongkol. Celakanya, terdapat penyusup di sana yang hanya peduli mengeruk dan menjarah aset nasional. "Ini irasional. Menyimpang konstitusi," katanya.

Menurutnya masih ada waktu memperbaiki sistem yang karut marut. Para negarawan pemangku amanat rakyat dapat memperjuangkannya. Tak dapat dihindari, perjuangan mengembalikan konstitusi sesuai khittohnya bakal menimbulkan gesekan besar.

"Jalan keluarnya perlu reformasi jilid 2. Perubahan mendasar namun tetap dalam koridor konstutusi. Para penguasa yang diberi amanah jangan macam-macam. Apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Rakyat akan bicara dengan kekuatannya," katanya.