Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menyoroti konsistensi pemerintah dalam program 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru. Pasalnya, ia masih menyoroti berbagai masalah yang timbul dalam prosesi berjalannya kebijakan tersebut. 

Unifah membeberkan, masalah paling dikeluhkan dari para guru yakni masih terombang ambingnya nasib guru honorer yang lolos PPPK 2021 maupun lulus passing grade (PG) tanpa formasi.

Dari 173 ribu guru yang lulus seleksi PPPK pada 2021 lalu, baru 90 ribu yang mendapat Surat Keputusan (SK). "Sementara, ada 193 ribu lebih yang lulus tes passing grade masih belum mendapat formasi," tegas Unifah saat ditemui di Kantor PGRI, Jakarta, Sabtu (21/5).

Menggantungnya nasib para guru itu seolah bertolak belakang dengan apa yang didengungkan pemerintah. Utamanya soal, sudah rekrutmen 1 juta PPPK Guru yang selama ini di gembar-gemborkan.

"Jadi ada inkonsistensi antara apa yang sudah disampaikan dengan pelaksanaanya di lapangan. Kalau memang kenyataannya belum sampai satu juta, jangan bilang sudah merekrut satu juta guru. Padahal kita semua sangat membutuhkan guru,” ujarnya.

Sedangkan untuk 193 guru yang lulus PPPK namun tidak mendapat formasi, Unifah meminta pemerintah untuk segera mencari jalan keluar. Karena ia memandang saat ini baik dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah saling lempar tanggung jawab. 

"pemerintah pusat dan daerah harus segera bertanggung jawab. Disini kita harus akan tetap memperjuangkan para guru PPPK," paparnya