Jakarta, Gatra.com - Sejumlah organisasi Petani Kelapa Sawit di tanah air menyambut gembira terkait keputusan pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo petang ini (19/5).

Organisasi-organisasi tersebut terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi), 

"Dengan dibukanya kembali ekpor CPO ini tentunya akan menormalkan tataniaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastic di bawah rata-rata Rp2 ribu," ujar Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alpian Arahman dalam keterangannya yang diterima Gatra.com, Kamis (19/5).

Di samping itu, lanjut Alpian, kebijakan ini akan menghentikan pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kelapa sait (PKS) di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi dalam dua pekan terakhir.

Sementara itu Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS karena pihaknya turut melihat BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia.

Menurutnya, ke depan BPDPKS harus berfokus dalam mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh wilayah Tanah Air.

Pahala Sibuea menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Hal tersebut, tampak dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 – 2021 yang sangat minim mengalir kepada petani.

"Mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit, sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)" ujarnya.

Terakhir, Ketua Umum FORTASBI, Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tatakelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit hingga minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada petang (19/5) ini mengumumkan akan membuka kembali keran ekspor CPO dan turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mngungkapkan bahwa sejak pelarangan diterapkan pemerintah terus mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Berdasarkan pengecekan dan laporan saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan minyak goreng curah nasional adalah 194 ribu ton per bulannya. Pada Maret sebelum larangan ekspor, pasokan hanya 64,5 ribu ton. Setelah pelarangan ekspor bulan April, pasokan sebanyak 211 ribu ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional," kata Presiden.

Jokowi lalu turut mengungkapkan, adanya penurunan harga rata-rata minyak goreng nasional dari sebelum dilarang berkisar Rp19.800 (kg). Setelah adanya pelarangan ekspor harga turun menjadi Rp17.200-17.600 (kg)

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan 17 juta orang di industri sawit, baik petani serta pekerja dan tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," ujarJokowi.