Jakarta, Gatra.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan bantuan empat unit rumah kepada keluarga korban Trisakti disambut sinis pihak tertentu. Seperti disampaikan oleh Kontras, Rivanlee yang mengatakan bahwa pemberian rumah dan bantuan modal untuk keluarga korban Trisakti menjadi jualan politik, atau pernyataan Haris Azhar yang menyebut hal itu sebagai Sparing Action menuju 2024.

Menjawab tudingan itu, pentolan Aktivis '98 yang juga anggota DPR RI Adian Napitupulu mengatakan, penyerahan bantuan rumah dan bantuan modal usaha kepada keluarga korban Trisakti tidak diberikan tiba-tiba, tetapi melewati perjuangan bersama para aktivis 98, sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018.

“Awal cerita, bermula dari tahun 2018 saat pembicaraan dengan Presiden di hotel Salak, kota Bogor 4 tahun lalu. Saya mengulang kembali pembicaraan Presiden Jokowi dengan beberapa aktivis '98 terkait Rumah untuk keluarga mahasiswa korban Trisakti. Presiden setuju lalu meminta saya mengkoordinasikan hal itu dengan Mensesneg,” kata Adian Napitupulu lewat pesan tertulisnya yang diterima, Kamis (19/5/2022).

“Perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa Rumah tersebut tidak diberikan tiba tiba tapi diperjuangkan bersama kawan kawan korban sesama aktivis '98 sejak 4 tahun yang lalu,” tambahnya.

Politisi PDIP itu menegaskan, jika pemberian bantuan empat unit rumah kepada keluarga korban Trisakti dari Erick Thohir dan bantuan modal dari Agus Gumiwang adalah kesalahan, maka limpahkan kesalahan tersebut kepada Aktivis '98 yang sudah memperjuangkan hal tersebut sejak 4 tahun lalu.

“Jika kontras dan Haris Azhar menganggap hal tersebut adalah kesalahan maka timpakanlah kesalahan tersebut 100% pada saya, bukan Erick atau Agus Gumiwang atau Airlangga. Jika itu salah maka yang salah adalah komitmen saya dan kawan-kawan untuk menepati janji, rasa peduli serta keberpihakan pada korban, tidak ada motif lain, tidak ada tujuan lain,” ucapnya.

Diharap oleh Adian, Kontras dan Haris Azhar tidak hanya mengkritik namun ikut memberikan masukan kepada Erick Thohir, Agung Gumiwang, Airlangga Hartarto dan para aktivis untuk mengetahui kapan bisa memberikan bantuan kepada orang lain, apakah di awal kepemimpinan, pertengahan atau di akhir kepemimpinan mereka agar tidak dikaitkan dengan politik praktis.

“Jika bisa tolong ajarkan saya agar ketika terjadi hal serupa, saya tahu memilih waktu kapan bantuan bisa diberikan. Apakah awal periode pemerintahan? Atau seperti saat ini di Pertengahan periode atau nanti di akhir periode pemerintahan,” harapnya.

Menurut Adian, perbuatan baik yang dilakukan oleh pejabat publik sekarang atau mendekati momentum politik sering ditanggapi negatif oleh pihak-pihak tertentu. “Karena menurut saya, kapan pun waktu pemberiannya tapi jika dipandang dari kacamata konspiratif dan tendensius bukankah tetap saja selalu bisa dianggap ada kepentingan politik di balik itu?” tutupnya.