Jakarta, Gatra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sistem digitalisasi arsip akan memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan dokumen pemerintahan.

“Melalui digitalisasi arsip, urusan yang menyangkut pemerintahan, lembaga, dan organisasi akan menjadi lebih simpel,” kata Eko Prasetyanto, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam keterangan pada Rabu (18/5).

Eko menyampaikan keterangan tersebut membacakan sambutan mendagri dalam dalam Rapat Koordinasi dan Pengawasan, serta Pemberian Anugerah Kearsipan di Pekanbaru, kemarin.

Eko menuturkan bahwa pengelolaan arsip di instansi pemerintah harus ditangani secara khusus, mengingat pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan. Untuk itu, ia mengharapkan sinergi semua pihak untuk melakukan kondisi yang ideal pengelolaan arsip untuk segera diwujudkan ke depan.

“Arsip yang masih digunakan untuk tugas pemerintahan sehari-hari akan tersedia secara digital, termasuk untuk arsip yang format dan medianya non-digital,” ujarnya.

Ia melanjutnya, begitupun untuk arsip instansi yang frekuensi penggunaannya telah menurun. “Digitalisasi akan dilakukan secara masif dengan volume arsip yang luar biasa besar,” katanya.

Sebab itu, Eko mengharapkan kehadiran ANRI sebagai lembaga yang fokus mengelola arsip dapat menjadi institusi yang memimpin manajemen arsip, baik di tingkat pusat ataupun di daerah.

“Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan juga harus dikoordinasikan ke ANRI,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar; Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto; dan para pejabat pimpinan tinggi dari lintas kementerian atau lembaga.