Jakarta, Gatra.com- Sejumlah pihak mencurigai bahwa terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu, yang baru berumur tiga hari itu, merupakan arahan dari lingkaran Istana. Koalisi ini diisi oleh tiga partai, di antaranya, PAN, Golkar, dan PPP.

Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Pengamat politik KedaiKopi, Hendri Satrio menilai, ketiga partai itu adalah partai koalisi pemerintah.

"Pertanyaan apakah ada arahan dari Istana, karena ketiganya adalah partai koalisi pemerintah. Satu di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas, nih, maunya ke arah mana, bahkan ada isu ketumnya mau dilengserkan," ujar Hensat, sapaan karibnya, dalam diskusi Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024 yang diselenggarakan oleh MNC Trijaya di akun YouTube, Sabtu (14/5).

Sekjen PAN, Eddy Soeparno menjawab kecurigaan Hensat dalam diskusi itu. Ia mengklaim, setiap partai dalam koalisi itu sudah memiliki independensi sendiri.

"Tidak ada arah mengarahkan, masing-masing sudah bahas di internal sehingga kita bisa hadir memberikan pernyataan ke publik bahwa koalisi sudah terjalin. Arahan, ya, dari ketum masing-masing," kata Eddy.

Partai Golkar, PAN, dan PPP mengumumkan komitmen berkoalisi menuju Pilpres 2024, selepas pertemuan tiga ketua umum partai tersebut di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5).

Eddy menegaskan tak ada inisiator tunggal dalam pembentukan koalisi itu. Ia menyebut, pembentukan koalisi memang didasarkan pada komunikasi yang sudah berjalan lancar sebelumnya. "Memang agak intens terakhir-terakhir, sudah ada pembahasan mengerucut," kata Eddy.

Dalam klaimnya, Eddy menyebut koalisi dibentuk guna membangun budaya politik baru. Kerja sama di antara parpol dibangun jauh-jauh hari sebelumnya, bukan mendekati pemilu saja.

Eddy mengatakan, koalisi ini fokus membangun gagasan atau konsep untuk mengawal pemerintahan yang akan berakhir pada 2024. Ini untuk mencegah adanya kubu dan polarisasi di masyarakat.

"Contoh, (bidang) ekonomi. Ada konsep ekonomi untuk menanggulangi BBM tinggi, minyak goreng (langka), urusan impor-impor, sampai aspek kesehatan. Dibentuk tim kerja untuk merumuskan dan menyampaikan ke publik, sehingga 2024 tidak terjebak kontestasi di politik identitas. Itu hanya melahirkan polarisasi dan pembelahan di masyarakat," dia menjelaskan.

Meski kesepakatan itu dibangun secara lisan, belum tertulis, Eddy meyakini sifatnya sudah kuat. Ia bahkan menyebut lebih kuat dari sekadar perjanjian informal atau gentle agreement, sebab kesepakatan ini dilaksanakan oleh masing-masing partai.

"Ini kesepakatan baru 48 jam. Jadi, saya kira detail menyusul. Akan kita komunikasikan lagi, apa yang jadi program dan gagasan yang akan dilahirkan koalisi ini. Kita enggak eksklusif, yang bisa ikut hadir mikul beban berat ini untuk bangsa, kami sambut gembira," kata dia.