Jakarta, Gatra.com - Laskar Ganjar-Puan (LGP) menilai apa yang dilakukan tiga partai, Golkar, PAN dan PPP hanya mengganggu roda pemerintah. Sebab, dua ketua umum dari koalisi ini merupakan Menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Di sisi lain, Koalisi yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Bersatu ini dinilai banyak pihak bukanlah Koalisi soal Pilpres 2024. Sebaliknya, Koalisi tersebut dicurigai hanya alat untuk tawar-menawar politik di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi.

"Pertemuan Ketum Tiga Partai sengaja diekspos agar ada kesan sebagai langkah awal Koalisi 2024. Padahal patut kita curigai, bukan itu tujuan terbentuknya Koalisi ini," ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan, Mochtar Mohamad dalam keterangan tertulisnya kepada Gatra.com, Sabtu (14/5).

Ia menduga bahwa, koalisi ini lebih cenderung memburu jabatan pada saat Jokowi ingin melakukan reshuffle kabinet. "Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut," kata dia.

Kecurigaan Mochtar bukan tanpa dasar, sebab tiga Partai tersebut tidak punya jagoan mumpuni untuk ditandingkan pada Pilpres 2024. Bahkan dari hasil survei terakhir yang dirilis Charta Politika misalnya, elektabilitas ketiga Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah 1%.

Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa koalisi tiga partai itu bukanlah Koalisi yang dipersiapkan untuk Pilpres 2024.

Bahkan ia tidak tanggung-tanggung memprediksi kalau Koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung. Sebab, bila tidak ada kandidat Capres yang kuat dari ketiga partai tersebut, yang ada koalisi ini hanya gimik karena ketiga partai tidak memiliki magnet atau perekat Koalisi.

"Koalisi semacam ini berpeluang tidak tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan," kata dia.

Yang lebih riskan, lanjut Mochtar, koalisi ini bisa saja tidak lolos jikalau dibawa ke mekanisme partai masing-masing, lantaran berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold partai bersangkutan.

Bahkan Ketua Umum masing-masing partai berpotensi dilengserkan sebelum pemilu, jika langkah-langkah yang mereka ambil justru membahayakan partai.

"Risikonya masing-masing Ketua Umum Partai yang berkoalisi bisa dilengserkan sebelum Pilpres 2024, karena bisa merugikan perolehan suara Partai," kata dia.

Selain itu, ia juga menyinggung bahwa koalisi tiga partai ini semata-mata gerbong kosong, sebab para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar Partainya. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan misalnya, jadi salah figur digemari pemilih Tiga Partai tersebut.

Survei Charta Politika menyebut, 26,8% pemilih Golkar, 16,7% pemilih PAN dan 12% pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo, bukan tokoh dari internal partainya.

Sementara 24,1% pemilih Golkar, 38,9 persen pemilih PAN, 24,0% pemilih PPP memilih menjatuhkan pilihan politiknya ke Anies Baswedan.

"Kalau melihat data survei Charta Politika tanggal 10 s/d 17 April 2022, preferensi pemilih tiga partai ini tergerus oleh dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," terangnya.

Kembali soal koalisi tiga partai tersebut bisa saja lahir atas sepengetahuan Jokowi. Apalagi koalisi ini lahir dari koalisi besar pemerintah. Jika itu yang terjadi, kata Mochtar, maka bisa saja hal ini dimainkan oleh satu anggota Kabinet Jokowi.

Namun jika tidak diketahui, maka pantas bagi Jokowi mereshuffle para pembantunya dalam hal ini Menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.

"Pantas mereka di reshuffle, karena persoalan ekonomi bangsa tahun ini merupakan terparah sepanjang kepemimpinan Jokowi," kata dia.

Dia menambahkan, seharusnya Kabinet Jokowi fokus mengatasi masalah ekonomi. Mengacu pada data survei, ada tiga persoalan besar yang harus diatasi diantaranya, masalah kenaikan harga bahan bahan pokok sampai 47,6%, kemiskinan 22,1%, pengangguran 11,1%.

"Sedangkan yang merasakan kenaikan harga bahan bahan Pokok 97%. Data ini menjadi peringatan kepada Kabinet Jokowi hati-hati menghadapi turbulensi Politik kalau tidak fokus mengatasinya," jelasnya.

Munculnya koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar pemerintah, juga menunjukan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan Jokowi dan ini merugikan pemerintah. Menurutnya bahkan ada koalisi di dalam koalisi.

"Kesan lain yang muncul kalau tiga partai yang telah membentuk koalisi tersebut tidak PD (percaya diri) menghadapi Pileg dan Pilpres," tutupnya.