Jakarta, Gatra.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Djadijono, menyoroti upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengganti gorden rumah jabatan senilai puluhan miliar.

“DPR kurang peka pada kesulitan rakyat karena anggaran yang disediakan untuk pergantian gorden rumah jabatan itu cukup besar, Rp48,7 miliar,” ujar Djadijoo dalam konferensi pers virtual, Kamis, (12/5/2022).

Djadijono mengingatkan bahwa penggantian gorden tersebut tidak urgen. Alasannya, kata dia, sebagian rumah jabatan anggota DPR jarang dihuni oleh anggota DPR itu sendiri. Belum lagi, katanya, urgensi tersebut tak sejalan dengan kondisi perekonomian negara yang masih berjuang bangkit dari pandemi Covid-19.

“Menghamburkan hanya untuk mempersolek kediaman anggota merupakan keputusan yang tidak peka dari lembaga yang berisi wakil rakyat kita,” jelas Djadijono.

Tak hanya itu, Djadijono juga menyoroti proses dan tahapan tender. Ia curiga perusahaan atas nama PT Bertiga Mitra Solusi sudah disiapkan untuk menang tender sejak awal mengingat terbatasnya peserta yang bersaing dalam memperebutkan proyek pengadaan gorden ini.

Formappi juga mencatat temuan bahwa perusahaan pemenang tender tersebut memiliki kualifikasi yang tak sesuai dengan jenis proyek yang ditenderkan. Mereka menemukan fakta bahwa perusahaan itu bergerak di bidang IT dan kontraktor.

“Kejanggalan-kejanggalan ini tentu semakin menguatkan kecurigaan atas kualitas pelakasaan tender. Sangat mungkin tender pengadaan gorden hanya formalitas. Pemenang tender sesungguhnya sudah ditentukan sebelum tender terlaksana,” kata Djadijono.

Ia menilai bahwa proses pelaksanaannya yang janggal seharusnya mendorong DPR secara kelembagan bersikap. Sayangnya, kata dia, sikap jelas yang ditunggu dari anggota DPR tak pernah muncul secara tegas.

“Oleh karena itu, penilaian bahwa DPR tak sensitif dan boros tak ada salahnya,” pungkasnya.