Karanganyar, Gatra.com – Aksi unjuk rasa di hari buruh pada 1 Mei atau May Dai ditunda pelaksanaannya karena bertepatan takbiran malam Idulitri 1443 H. Sebagai gantinya, kaum buruh berencana melakukan audiensi dengan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, usai cuti Lebaran.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Karanganyar, Eko Supriyanto, mengatakan, sudah bukan saatnya hari buruh yang diperingati tiap 1 Mei diwarnai aksi unjuk rasa dengan turun ke jalan. Di Karanganyar, Hari Buruh memberikan kesempatan bagi kaumnya untuk berdialog dan menjalin kemitraan lebih intens ke pemangku kebijakan.

Pada tahun ini, lantaran 1 Mei bertepatan malam takbiran, para buruh memilih berkonsentrasi menyiapkan Idulfitri keesokan harinya. Sedangkan mediasi perihal hak-hak buruh ditunda dahulu sampai momen Lebaran berakhir. Rencananya, mereka akan berdialog dengan Bupati Karanganyar Juliyatmono dan jajarannya pada 12 Mei mendatang.

"Hari ini kita tiarap. Tidak ada aksi karena libur Lebaran. Kita akan ganti dengan halalbihalal bersama Bupati sekaligus dialog permasalahan buruh," katanya, Minggu (1/5).

Eko mengatakan, ada sembilan tuntutan buruh dalam memperingati Hari Buruh ini. Di antaranya, menolak omnibuslaw, UU Cipta Kerja,  perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode, revisi UU PPP, revisi UU SPSB, dan upah murah. Kemudian, mendesak Gubernur Jawa Tengah mencabut SK UMK 2022, menghapus outsourcing, dan meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan kebutuhan pokok.

Sedangkan masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode, itu sangat menyakitkan bagi buruh. Sebab, di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, harga kebutuhan pokok justru kian meroket. Pemerintah bahkan tak mampu mengendalikan harga elpiji dan minyak goreng.

UMK 2022 yang ditetapkan tak mampu menutup kenaikan tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mencabut SK UMK 2022 untuk direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang.