New Delhi, Gatra.com - India telah menegaskan kembali posisinya pada akuntabilitas media sosial sebagai tanggapan atas pengambilalihan Twitter oleh Ceo Tesla, Elon Musk. India mengatakan bahwa platform tersebut harus menjalani pemeriksaan pada pengguna dan konten, sebelum digunakan di India.

Reuters, Kamis (28/4) Rajeev Chandrasekhar, menteri muda elektronik dan teknologi India menyebut terjadinya perubahan kepemilikan tidak akan membuat perbedaan. Kendati timbul pertanyaan apakah akan tetap menjunjung kebebasan berbicara di Twitter, jika terjadi perubahan kepemilikan.

“Harapan keselamatan dan kepercayaan kami dalam hukum dan aturan mengharuskan semua perantara untuk melakukan uji tuntas tentang pengguna dan kontennya agar memenuhi syarat untuk menjadi perantara,” katanya.

Seorang juru bicara Twitter menolak berkomentar soal ini.

Pejabat pemerintah India mengatakan tahun lalu platform media sosial mungkin tidak lagi memenuhi syarat --untuk meminta pengecualian kewajiban sebagai perantara atau konten pengguna, jika mereka gagal mematuhi undang-undang informasi dan teknologi setempat.

Undang-undang yang diumumkan mulai berlaku tahun lalu itu membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab, atas permintaan penghapusan cepat posting dan mengharuskan mereka untuk memberikan perincian pengirim pesan. Perusahaan juga harus memiliki mekanisme untuk mengatasi keluhan penggunanya.

Musk pada hari Senin mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi Twitter senilai $44 miliar atau sekitar Rp635 triliun.

Pria yang menyebut dirinya sebagai seorang absolutis kebebasan berbicara, telah mengkritik moderasi konten Twitter dan menganjurkan untuk tidak menggunakan "bot spam" dalam mengirim tweet, yang tidak diharapkan dalam jumlah besar. 

Kritikus partai politik India mengatakan bahwa mereka sering menggunakan bot untuk mempengaruhi opini publik.

Tahun lalu, banyak menteri pemerintah India pindah ke platform Koo, yang dikembangkan di dalam negeri setelah menuduh Twitter tidak mematuhi hukum setempat.

Ketegangan pertama kali pada awal tahun lalu ketika Twitter menolak untuk sepenuhnya mematuhi perintah, untuk menghapus akun dan posting yang dituduh menyebarkan informasi yang salah tentang protes anti-pemerintah oleh para petani.

Perusahaan AS juga telah menjadi subyek penyelidikan polisi di India, yang menurut perusahaan riset pasar memiliki 23 juta pengguna. Hanya pasar AS dan Jepang yang lebih besar.

Sementara Twitter memiliki banyak perselisihan dengan pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi. Tesla Inc dari Musk sedang berjuang untuk membuat New Delhi menyetujui permintaannya, terhadap tarif yang lebih rendah untuk mobil impor.

Beberapa oposisi dari kelompok nasionalis India yang mengadvokasi bisnis lokal, Swadeshi Jagaran Manch, yang dekat dengan partai penguasa Modi. Co-convener Ashwani Mahajan mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya juga menentang Tesla mendapatkan pemotongan tarif.

“Kami ingin memajukan industri dalam negeri kami sendiri. Industri otomotif kita sekarang dapat bersaing dan berjalan dengan baik,” kata Mahajan.

Menteri Transportasi India pada hari Selasa mempersilakan Tesla untuk membangun pabrik di negara tersebut, meskipun ada China dan itu bisa menjadi persaingan. 

Tesla belum menanggapi permintaan komentar tersebut.