Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan pihaknya mempertanyakan tidak adanya penjelasan yang tuntas kepada publik pasca keputusan tersebut.

Menurut Deddy, seharusnya Menko Perekonomian serta menteri terkait lainnya memberikan informasi kepada publik tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasca berlakunya beleid moratorium ekspor.

“Ini Pak Menko, Kemenperin dan Kemendag pada kemana, mereka kan pelaksana tekhnis yang harus bertanggung jawab”, tutur Deddy, Selasa (26/4), kepada media, di Jakarta.

Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, atau siapapun yang ditugaskan, harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit. Sehingga tidak muncul kekacauan di lapangan.

Menurut Deddy, petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka apan dikorbankan oleh kebijakan ini. Demikian juga pelaku industri sawit lainnya baik sedang, menengah atau besar.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab saat ini, buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan.

Petani juga kewalahan karena harga TBS yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka.

“Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti. Saya khawatir sebab petani sudah mulai menjerit, apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang,” urai Deddy, legislator asal Dapil Kalimantan Utara itu.

“Jika itu terjadi maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan, sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan,” ujar Deddy.