Moskow, Gatra.com - Russia mengklaim telah menguasai kota pelabuhan utama Mariupol di Laut Hitam Donbass. Namun, lebih dari 2.000 gerilyawan, yang setia kepada Kiev, masih tetap bercokol di pabrik baja Azovstal di kota itu.

Hal itu disampaikan Rusia Menteri Pertahanan Sergey Shoigu kepada Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis (21/4).

Dalam arahannya, Putin memerintahkannya untuk mengepung kawasan itu dan memutus jalur pasokannya, sambil menawarkan kepara mereka untuk meletakkan senjata.

Menurut Menhan Rusia, ketika Mariupol mulai dikepung pada awal Maret, ada sekitar 8.100 tentara Ukraina, tentara bayaran asing, dan militan nasionalis – termasuk anggota Batalyon Neo-Nazi Azov yang terkenal jahat yang mempertahankan kota itu. Sejak itu, lebih dari 1.400 gerilyawan telah meletakkan senjata mereka plus lebih dari 142.000 warga sipil dievakuasi dari kota itu.

Rusia telah dua kali berusaha untuk membangun koridor kemanusiaan bagi mereka yang ingin meninggalkan pabrik dalam beberapa hari terakhir, tetapi kedua upaya itu gagal. Kementerian Pertahanan Rusia telah meminta pasukan Ukraina yang tersisa untuk meletakkan senjata mereka, menawarkan jaminan keamanan, jika mereka menerima proposal penyerahan dan menghentikan semua permusuhan.

“Kami telah menyiapkan sekitar 90 bus dan 25 ambulans untuk mereka,” kata Shoigu, seraya menambahkan bahwa kamera telah dipasang di area tersebut untuk memantau situasi. “Tidak ada yang meninggalkan Azovstal,” tambahnya. Sekitar 100 warga sipil dari daerah lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungsi, kata menteri.

Pasukan Rusia juga telah membebaskan semua sandera yang ditahan di pelabuhan Mariupol, termasuk awak kapal laut, yang komunikasi mereka terputus oleh penyandera, kata Shoigu. Pelabuhan masih ditutup karena adanya tambang, tambahnya.

Beberapa pertempuran paling sengit terjadi di Mariupol sejak Moskow melancarkan serangannya.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.